Rejang Lebong, mediabengkulu.co – Wakil Bupati Rejang Lebong, Hendri Praja, menegaskan pendapatan asli daerah tidak boleh dipandang sekadar sebagai angka dalam laporan keuangan.
Menurutnya, PAD merupakan tolak ukur kemandirian daerah sekaligus kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif.
Pernyataan ini disampaikan Hendri, saat memimpin rapat Tim Satgas Optimalisasi PAD 2025 di Ruang Rapat Bupati, Senin (22/9/2025).
Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan tantangan utama tahun ini bukan hanya meningkatkan penerimaan PAD. Tetapi juga memastikan bahwa setiap potensi daerah dikelola secara transparan, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Hendri menegaskan bahwa Tim Satgas Optimalisasi PAD bukan sekadar forum koordinasi, melainkan motor penggerak perubahan yang memerlukan sinergi antar-Organisasi Perangkat Daerah.
Ia juga menekankan pentingnya inovasi dan integritas sebagai fondasi utama dalam mengelola PAD.
“Tim ini bukan sekadar forum koordinasi, melainkan motor penggerak perubahan. Sinergi antar-OPD mutlak, inovasi harus didorong, dan integritas menjadi fondasi utama,” ujar Hendri.
Dukungan terhadap langkah optimalisasi PAD ini juga datang dari Ketua DPRD Rejang Lebong, Juliansyah Yayan.
Ia menilai bahwa optimalisasi PAD merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
“Kesalahan masa lalu tidak boleh terulang. Dengan PAD yang maksimal, manfaatnya harus langsung dirasakan masyarakat,” kata Juliansyah. (**)
Wabup Rejang Lebong: PAD Tolak Ukur Kemandirian Daerah
