Jakarta, mediabengkulu – Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat program Sekolah Rakyat dengan mendorong peran aktif kepala daerah.
Bupati, wali kota, dan gubernur menjadi ujung tombak pelaksanaan di lapangan agar program tepat sasaran dan berkelanjutan.
Program prioritas nasional ini dinilai strategis untuk memastikan akses pendidikan yang adil, inklusif, dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan keberhasilan Sekolah Rakyat sangat bergantung pada keterlibatan langsung kepala daerah.
Menurutnya, kepala daerah paling memahami kondisi sosial di wilayah masing-masing.
“Penentu siapa yang bisa sekolah di Sekolah Rakyat adalah bupati, wali kota, dan gubernur. Ini bentuk kehadiran negara dari pusat hingga daerah,” ujar Saifullah Yusuf.
Sekolah Rakyat menerapkan pendekatan jemput bola. Pemerintah tidak membuka pendaftaran umum.
Anak-anak dari keluarga Desil 1 dan Desil 2 dijangkau langsung berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
Proses pendataan melibatkan sinergi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta pendamping sosial.
Skema ini dirancang akuntabel dan berorientasi pada keadilan sosial.
Saifullah Yusuf menjelaskan setiap calon siswa menjalani asesmen lapangan secara menyeluruh.
Hasilnya dikonsolidasikan bersama kepala daerah dan diverifikasi kembali oleh Kementerian Sosial.
“Dengan mekanisme berlapis, kami memastikan anak yang masuk Sekolah Rakyat benar-benar yang membutuhkan,” katanya.
Sekolah Rakyat tidak hanya menyediakan pendidikan gratis. Siswa juga memperoleh layanan kesehatan rutin, Makan Bergizi Gratis, asrama tanpa biaya, serta pembinaan karakter dan keterampilan.
Pemerintah turut melibatkan orang tua siswa dalam program pemberdayaan ekonomi.
Langkah ini diharapkan memperkuat dampak program secara jangka panjang.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menilai Sekolah Rakyat sejalan dengan pemenuhan hak anak.
“Sekolah Rakyat adalah ruang aman dan ramah anak. Pendidikan di sini membentuk karakter, keterampilan sosial, dan menjamin tumbuh kembang anak,” ujarnya.
Dukungan juga datang dari daerah. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam mengelola Sekolah Rakyat.
“Anak-anak Sekolah Rakyat adalah aset bangsa. Dengan sinergi semua pihak, kami yakin lahir generasi unggul dan mandiri,” kata Khofifah.
Dengan ratusan Sekolah Rakyat yang telah beroperasi dan pembangunan sekolah permanen yang terus berjalan, pemerintah optimistis program ini menjadi fondasi kuat memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkeadilan. (**)
Pemerintah Dorong Peran Aktif Kepala Daerah Perkuat Sekolah Rakyat
