Jakarta, mediabengkulu.id – Kementerian ATR/BPN mulai mengencangkan pengawasan. Audit kinerja 2026 resmi diawali melalui entry meeting secara daring, Senin (13/4/2026).
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan audit bukan sekadar formalitas. Hasilnya menjadi alat ukur penting untuk memastikan program berjalan tepat sasaran.
“Audit kinerja membantu kita melihat apakah program benar-benar sesuai tujuan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, banyak temuan audit selama ini mengarah pada satu titik lemah: perencanaan.
Program sering kali tidak berjalan optimal karena sejak awal tidak disusun secara realistis.
“Banyak deviasi terjadi karena perencanaan tidak logis atau indikatornya tidak jelas. Ini yang harus kita benahi,” tegasnya.
Menurutnya, setiap program harus dirancang dengan matang. Target harus terukur dan kebutuhan harus sesuai kondisi di lapangan.
Audit, kata dia, juga menjadi cermin untuk memperbaiki kebijakan. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk menyesuaikan program dengan dinamika yang ada.
Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menjelaskan entry meeting menjadi tahap awal sebelum audit dimulai.
Ia memastikan, audit bukan untuk mencari kesalahan. Fokusnya adalah akuntabilitas.
“Kami tidak mencari kesalahan. Kami ingin memastikan setiap anggaran bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya perencanaan dan pengorganisasian yang kuat. Dua hal ini menjadi pintu utama dalam menjalankan program.
“Kita harus jelas. Tujuannya apa, hasilnya bagaimana, dan dampaknya bagi masyarakat,” katanya.
Webinar ini diikuti seluruh jajaran. Mulai dari unit pusat, Kanwil BPN provinsi, hingga Kantor Pertanahan kabupaten/kota.
Melalui audit ini, ATR/BPN ingin memastikan setiap program tidak hanya berjalan, tetapi juga memberi dampak nyata bagi masyarakat. (**)
Audit Dibuka, ATR/BPN Sorot Satu Masalah: Perencanaan Lemah
