Pemerintah Bangun Sekolah Rakyat untuk Anak Kurang Mampu

Rapat koordinasi pengendalian inflasi dan sosialisasi program pengentasan kemiskinan yang diikuti Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur, Dr. Drs. Ersan Syahfiri, MM bersama TPID Kaur secara virtual, Senin (21/4/2025). (foto:dok/ist)

Kaur, mediabengkulu.co – Pemerintah pusat menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia pada tahun 2025.

Program ini menjadi salah satu langkah konkret dalam mengatasi kemiskinan dan memperluas akses pendidikan untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera, termasuk yang masuk kategori miskin ekstrem.

Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi dan sosialisasi program pengentasan kemiskinan yang diikuti Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur,  Ersan Syahfiri, bersama TPID Kaur secara virtual, Senin (21/4/2025).

Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian, dalam arahannya menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif langsung Presiden RI, Prabowo Subianto.

“Presiden menugaskan Menteri Sosial secara khusus untuk membangun Sekolah Rakyat. Ini berbeda dari Sekolah Garuda yang fokus pada anak-anak berprestasi tinggi. Sekolah Rakyat justru menyasar anak-anak dari keluarga miskin, agar mereka tidak mewarisi kemiskinan orang tuanya,” jelas Tito.

Sekolah Rakyat akan berbentuk boarding school atau sekolah berasrama. Biaya pendidikan, makan, tempat tinggal, bahkan fasilitas olahraga sepenuhnya ditanggung oleh negara, mulai dari jenjang SD hingga SMP.

“Ini bukan hanya program pendidikan, tapi strategi sosial untuk memutus mata rantai kemiskinan,” tegas Tito.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang menjadi koordinator utama program ini, menyatakan bahwa dasar hukum pembangunan Sekolah Rakyat adalah Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

“Pendidikan adalah rekayasa sosial paling efektif untuk keluar dari kemiskinan. Sekolah Rakyat adalah bentuk nyata keberpihakan negara terhadap kelompok rentan,” ujar Saifullah.

Saat ini, sudah ada 356 titik usulan pembangunan Sekolah Rakyat yang sedang dikaji, dengan target pembangunan awal di 200 lokasi pada tahun 2025.

Menutup arahannya, Mendagri meminta pemerintah daerah untuk segera bergerak cepat.

“Saya instruksikan kepala daerah, sekda, dan dinas pendidikan segera siapkan legalitas dan lahan. Jangan sampai daerah kita tertinggal dalam program penting ini,” tegasnya.

Dengan hadirnya Sekolah Rakyat, diharapkan tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan masa depannya hanya karena masalah ekonomi. (mc)