Jakarta, mediabengkulu – Pemerintah mempercepat penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai pada awal 2026.
Langkah ini diambil untuk memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat rentan.
Percepatan dilakukan agar bantuan segera diterima keluarga penerima manfaat (KPM).
Pemerintah ingin meringankan beban kebutuhan pokok di tengah kondisi ekonomi yang dinamis.
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan penyaluran bansos reguler tahap pertama akan dimulai pada Februari 2026.
“Bansos reguler tahap pertama ini rencananya disalurkan pada Februari untuk sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat, termasuk PKH dan bantuan sembako,” ujar Gus Ipul, Kamis (29/1/2026).
Ia mengatakan, pemerintah telah memperkuat koordinasi lintas sektor. Tujuannya agar penyaluran bansos berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
“Kami menargetkan penyaluran PKH dan sembako dimulai serentak pada Februari. Proses verifikasi dan pemutakhiran data terus kami lakukan,” jelasnya.
Saat ini, penyaluran bansos masih dilakukan melalui dua jalur utama.
Pemerintah bekerja sama dengan bank milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta PT Pos Indonesia.
Gus Ipul menambahkan, pemerintah juga membuka peluang penyaluran bansos melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Namun, skema tersebut masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.
Di sisi lain, Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Henra Saragih menyebut pihaknya tengah menyiapkan mekanisme penyaluran melalui koperasi.
“PKH ke depan direncanakan dapat disalurkan melalui koperasi. Skemanya sedang kami bahas agar penyalurannya akuntabel dan tepat sasaran,” kata Henra.
Percepatan penyaluran PKH dan BPNT ini menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Kebijakan ini dinilai penting, terutama pada awal tahun ketika kebutuhan rumah tangga cenderung meningkat. (**)
Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos PKH dan BPNT Mulai Februari 2026
