Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Wamen Ossy: Tanah dan Ruang Jadi Alat Pemerataan Kesejahteraan

Jakarta, mediabengkulu.co – Satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Kementerian ATR/BPN menorehkan banyak capaian.

Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan, menegaskan: pengelolaan tanah dan ruang kini jadi alat utama pemerataan kesejahteraan rakyat.

“Kami mengikuti arahan Presiden Prabowo. Tanah dan ruang harus jadi alat keadilan sosial. Tahun pertama ini jadi fondasi untuk bergerak lebih cepat dan kuat,” kata Wamen Ossy, Senin (20/10/2025).

123 Juta Bidang Tanah Terdaftar

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tetap jadi andalan. Hingga Oktober 2025, 123,3 juta bidang tanah telah terdaftar.

Sebanyak 97 juta sudah bersertipikat. Dalam setahun terakhir, pendaftaran tanah bertambah 4 juta bidang. Sebanyak 2,69 juta di antaranya sudah bersertipikat.

“Dengan sertipikat, aset rakyat naik nilai. Mereka bisa akses pembiayaan dan mendorong ekonomi lokal,” ujar Ossy.

Sertipikat Elektronik Melejit

Transformasi digital mempercepat layanan. Tahun ini, Kementerian ATR/BPN menerbitkan 6,1 juta sertipikat elektronik—melonjak tajam dari 639 ribu tahun lalu.

Lindungi Tanah Wakaf dan Aset Sosial

Perlindungan tanah wakaf makin kuat. Hingga kini, 278.689 bidang tanah wakaf (26.865 hektare) telah terdaftar. Dalam setahun terakhir, bertambah 16.600 bidang.

Reforma Agraria: Akses untuk Rakyat Kecil

Program Reforma Agraria juga menunjukkan kemajuan. Sebanyak 1,64 juta bidang tanah (879.942 hektare) telah didistribusikan. Lebih dari 11.500 keluarga menerima manfaat langsung.

“Kami ingin rakyat kecil punya tanah dan peluang untuk maju,” tegas Ossy.

Tegas Berantas Mafia Tanah

Tahun ini, Kementerian ATR/BPN menuntaskan 3.019 kasus pertanahan. Sebanyak 140 pelaku mafia tanah diproses hukum.

Negara berhasil menyelamatkan 130,7 juta meter persegi tanah, dengan potensi kerugian Rp9,4 triliun.

Fokus pada Hasil dan Layanan

Semua pencapaian ini sejalan dengan agenda besar Kementerian: digitalisasi, tata ruang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan penyelesaian kasus tanah secara adil.

“Kami membangun sistem dan budaya kerja yang fokus pada hasil dan pelayanan,” tutup Wamen Ossy. (**)