Jakarta, mediabengkulu.co – Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian ATR/BPN bergerak cepat memperkuat digitalisasi layanan pertanahan.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa sistem digital yang kuat jadi senjata utama melawan mafia tanah.
“Cara paling efektif melawan mafia tanah adalah membentengi sistem kita. Harus akurat, akuntabel, dan tidak bisa dibobol,” tegas Nusron di Istana Negara, Senin (20/10/2025).
Tak Ada Kasus Baru, Digitalisasi Bekerja
Selama setahun terakhir, Kementerian ATR/BPN mencatat tidak ada satu pun kasus sengketa tanah baru yang muncul akibat produk atau layanan pertanahan.
“Semua kasus yang kami tangani adalah sisa masalah lama: 5, 10, bahkan 15 tahun lalu,” jelas Nusron.
Langkah ini didukung oleh penerapan layanan elektronik, seperti Sertipikat Elektronik dan peralihan hak berbasis digital, yang disertai sistem keamanan siber berlapis.
Menuju 100% Digital pada 2028
Kementerian ATR/BPN menargetkan semua layanan pertanahan sepenuhnya digital pada tahun 2028.
Salah satu terobosannya adalah penerapan teknologi blockchain, yang dikenal unggul dalam transparansi, keamanan, dan akuntabilitas.
Dengan blockchain:
1. Setiap perubahan data tercatat permanen dan transparan
2. Sulit dimanipulasi atau dipalsukan
3. Tidak bisa diintervensi pihak manapun
Teknologi ini diyakini akan mematikan ruang gerak mafia tanah secara sistematis.
Rp9,67 Triliun Kerugian Negara Berhasil Dicegah
Sepanjang 2025, digitalisasi pertanahan berhasil mencegah potensi kerugian negara sebesar Rp9,67 triliun, dan menyelamatkan 13 ribu hektare tanah dari konflik dan mafia.
Kementerian ATR/BPN optimistis transformasi digital penuh pada 2028 akan menjadi langkah strategis mengakhiri praktik mafia tanah di Indonesia. (**)
Setahun Pemerintahan Prabowo, Menteri Nusron Perkuat Digitalisasi untuk Habisi Mafia Tanah
