Jakarta, mediabengkulu – Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam atas tragedi kemanusiaan di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur.
Seorang anak diduga mengakhiri hidup akibat tekanan ekonomi keluarga dan ketidakmampuan membeli alat tulis sekolah.
Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menyampaikan duka cita mendalam.
Ia menegaskan, tragedi tersebut tidak boleh terulang.
“Ini pengingat keras agar negara hadir lebih cepat dan lebih nyata,” ujar Wakapolri.
Menurutnya, peristiwa di NTT harus menjadi momentum evaluasi serius.
Seluruh program kesejahteraan pemerintah harus benar-benar menjangkau warga yang berhak.
Wakapolri menegaskan Presiden RI telah menyiapkan APBN 2026 dengan skema komprehensif.
Anggaran tersebut diarahkan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem melalui bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
“Program sudah ada. Anggaran tersedia. Yang harus kita jaga adalah pelaksanaannya tepat sasaran,” tegasnya.
Ia optimistis target nasional menuju nol persen kemiskinan ekstrem dapat dicapai dengan kerja bersama dan pengawalan yang kuat.
Wakapolri menyebut, langkah Polri sejalan dengan masukan Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, Dirgayuza Setiawan.
Polri dinilai memiliki jaringan terkuat hingga tingkat desa untuk mengawal kebijakan Presiden.
“Kebijakan Presiden dalam APBN 2026 harus sampai ke rakyat. Polri punya peran strategis memastikan itu terjadi di lapangan,” kata Wakapolri.
Sebagai langkah konkret, Wakapolri memerintahkan seluruh jajaran Polri turun langsung ke masyarakat.
Kapolres diminta aktif bekerja sama dengan pemerintah daerah.
“Lihat kondisi riil di lapangan. Data keluarga miskin ekstrem secara langsung. Verifikasi dengan benar,” ujarnya.
Ia menegaskan, Polri harus menjadi jembatan kehadiran negara.
Jangan sampai warga yang berhak justru tidak tahu cara mengakses bantuan.
“Tidak boleh ada rakyat yang tertinggal hanya karena tidak paham prosedur,” tegasnya.
Polri akan mengawal dan menyosialisasikan berbagai program APBN 2026.
Di antaranya Program Keluarga Harapan, bantuan sembako, beasiswa pendidikan, bantuan lansia dan disabilitas, PBI JKN, Rumah Sejahtera Terpadu, subsidi energi, hingga Program Makan Bergizi Gratis dan Cek Kesehatan Gratis.
“Semua program ini adalah hak rakyat. Tugas kita memastikan hak itu benar-benar diterima,” ujar Wakapolri.
Ia menekankan pentingnya pendataan akurat dan verifikasi faktual di lapangan.
Sinergi Polri, pemda, BPS, serta kementerian dan lembaga terkait menjadi kunci.
“Keberhasilan diukur dari satu hal: bantuan sampai ke yang berhak,” katanya.
Menutup arahannya, Wakapolri menyampaikan pesan optimisme dan komitmen kuat.
“Tragedi di NTT tidak boleh terulang. Polri akan berada di garis depan memastikan negara hadir dan melindungi rakyatnya,” pungkas Wakapolri. (**)
Tragedi NTT, Wakapolri Perintahkan Kawal APBN 2026 hingga Desa
