Kepahiang, mediabengkulu.co – Aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Terminal Kepahiang, Selasa (15/4/2025), mendapat tanggapan tegas namun terbuka dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang, Hartono.
Dalam aksi tersebut, para pedagang menyuarakan keresahan mereka dengan membawa spanduk bertuliskan “Kami PKL Butuh Makan, Butuh Biaya Anak Sekolah”.
Mereka mengaku tidak menolak program revitalisasi, tetapi berharap solusi tempat baru disiapkan sebelum penggusuran dilakukan.
Menanggapi hal ini, Hartono menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepahiang tetap menjalankan aturan sesuai Peraturan Daerah dan regulasi yang berlaku.
Ia menjelaskan bahwa status Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan terminal telah berakhir sejak 9 tahun lalu.
“Los terminal itu HGB-nya sudah habis sejak 2016, dan selama ini menyebabkan kebocoran PAD yang mencapai sekitar Rp2 miliar. Maka kami berkewajiban mengamankan aset tersebut demi kepentingan daerah,” ujar Hartono, Kamis (17/4/2025).
Ia menambahkan bahwa penertiban ini bukan untuk merugikan pedagang, melainkan bagian dari program penataan kota dan optimalisasi aset daerah. Sosialisasi kepada pedagang pun telah dilakukan sebelumnya.
“Silakan nanti ketika kawasan itu sudah selesai dibangun, pedagang bisa kembali mengajukan HGB-nya untuk berjualan secara tertib di tempat yang sudah didesain dengan rapi,” kata Hartono.
Lebih lanjut, Sekda menjelaskan bahwa penataan ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang pada akhirnya akan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Kepahiang.
“PAD bukan untuk pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Ini demi masyarakat Kepahiang secara luas,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh warga, khususnya para PKL, untuk mendukung langkah pembenahan tersebut.
“Saya harap masyarakat bisa memahami. Ini bukan semata penertiban, tapi bagian dari upaya kita membangun Kepahiang yang lebih tertata dan sejahtera,” pungkas Hartono.
