Rejang Lebong, mediabengkulu.co – Dugaan korupsi dalam proyek perawatan rutin jalan nasional di Bengkulu kembali mencuat ke permukaan.
Lembaga Swadaya Masyarakat PEKAT Bengkulu menyoroti dugaan penyalahgunaan dana perawatan jalan nasional yang dikelola Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu.
Khususnya pada proyek di kawasan Air Meles Atas, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong.
Ketua LSM PEKAT Bengkulu, Ishak Burmansyah, menilai ada indikasi kuat bahwa dana perawatan rutin yang seharusnya diperuntukkan bagi perbaikan infrastruktur jalan, justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi.
“Kasus ini sangat memprihatinkan. Kami mendesak pemerintah segera melakukan investigasi menyeluruh dan transparan,” tegas Ishak, Jumat (18/7/2025).
Kecurigaan publik menguat setelah ditemukan kejanggalan dalam pelaksanaan proyek.
Jalan yang baru saja diperbaiki cepat kembali rusak, terutama di titik-titik yang sama.
Warga menduga, bahan yang digunakan dalam proyek tersebut, tidak memenuhi standar, bahkan kemungkinan diproduksi secara manual di luar pabrik resmi Asphalt Mixing Plant (AMP).
Investigasi lapangan menemukan tumpukan material mencurigakan seperti sisa kormeling, drum aspal bekas, dan bekas pembakaran di sekitar kediaman pelaksana proyek, Jumadi.
Temuan ini memperkuat dugaan, bahwa hotmix digunakan berasal dari produksi mandiri, bukan dari AMP resmi.
Seorang warga setempat mengungkapkan kekecewaannya.
“Kami sebagai masyarakat merasa dirugikan. Proyek ini seolah dikerjakan asal jadi tanpa mempertimbangkan keselamatan pengguna jalan,” ujarnya.
Menanggapi tudingan tersebut, Jumadi, juru bicara pelaksana proyek, membantah keras dugaan produksi hotmix ilegal.
Ia menyatakan bahwa material yang ditemukan hanyalah sisa dari proyek lain dan tidak terkait dengan perbaikan jalan nasional yang sedang berjalan.
“Kami tidak memproduksi hotmix sendiri. Semua material kami ambil dari AMP Selamet Grup,” ujar Jumadi.
Namun, pernyataan tersebut menuai keraguan. Sejumlah warga dan pengamat proyek mempertanyakan keabsahan klaim tersebut, karena tidak ada dokumen pengangkutan atau logistik yang menunjukkan keterlibatan AMP resmi.
Skandal ini telah memicu keresahan di tengah masyarakat.
Mereka mendesak aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan dan Inspektorat, untuk segera turun tangan.
Pemerintah pusat pun diharapkan memperketat pengawasan terhadap proyek infrastruktur, khususnya yang dibiayai dari dana publik.
Dugaan praktik produksi hotmix ilegal dan penyelewengan anggaran ini menjadi alarm serius atas lemahnya sistem pengawasan proyek pemerintah di daerah.
Masyarakat menuntut keadilan dan transparansi, agar dana perawatan jalan nasional benar-benar digunakan demi kepentingan publik, bukan segelintir pihak. (Yurnal)
Skandal Jalan Nasional Bengkulu: Dugaan Korupsi Perawatan Rutin BPJN Mencuat, Warga Desak Investigasi
