Mukomuko, mediabengkulu.co – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mukomuko terus bergerak aktif dalam memperjuangkan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat.
Bersama Bupati Mukomuko dan dukungan dari DPRD Kabupaten dan Provinsi, Dinas Perkim resmi mengusulkan kembali program bantuan rumah tahun 2026 ke pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, Kamis (7/8/2025).
Kepala Dinas Perkim Mukomuko, Surianto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah bekerja maksimal untuk mendapatkan alokasi dari program nasional “Tiga Juta Rumah” yang digagas pemerintah pusat.
“Kami sudah siapkan lahan seluas tiga hektare sebagai lokasi perumahan. Sekarang tinggal menunggu teknis pembagian dan tahap verifikasi dari pemerintah provinsi, termasuk mekanisme hibahnya,” ujar Surianto.
Lebih lanjut, Surianto menginformasikan bahwa pemerintah pusat juga telah menyediakan program Rumah Tidak Layak Huni untuk Provinsi Bengkulu sebanyak 580 unit yang akan dibagi ke empat kabupaten.
Mukomuko menjadi salah satu yang diproyeksikan menerima bantuan tersebut.
“Kita tetap bersyukur berapapun jumlah unit yang akan diterima nanti. Yang penting kita sudah siapkan lahan dan berkas pendukungnya,” tambahnya.
Surianto juga mengapresiasi perjuangan Bupati Mukomuko yang dinilainya sangat aktif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, serta dukungan dari anggota dewan baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
Progres RTLH 2024–2025 dan Rencana 2026
Untuk program RTLH tahun 2024 hingga 2025, Surianto menyebutkan bahwa proses administrasi sudah mencapai sekitar 40 persen dan saat ini tinggal menunggu terbitnya SK pelaksanaan.
Program ini menyasar dua kecamatan, yaitu:
Kecamatan Selagan Raya sebanyak 17 unit
Kecamatan Lubuk Pinang (Desa Suka Pindah) sebanyak 10 unit
“Insyaallah sebagian besar kegiatan Perkim berjalan lancar. Beberapa proyek lainnya menunggu pengesahan APBD Perubahan, seperti yang ada di Lubuk Sanai,” jelasnya.
Sementara itu, untuk tahun 2026, Dinas Perkim juga telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,5 miliar untuk pengadaan tanah.
Lokasi tanah tersebut direncanakan akan digunakan untuk mendukung program ketahanan pangan seperti pengembangan gudang Bulog, namun masih menunggu kesiapan proposal dari OPD terkait.
“Kami terbuka untuk mendukung OPD manapun yang siap mengajukan proposal dan memiliki kebutuhan mendesak terhadap pengadaan tanah,” tutup Surianto. (wisky)
Perjuangkan Rumah Layak Huni, Dinas Perkim Mukomuko Usulkan Bantuan ke Pemerintah Pusat
