Uji Job Fit Dimulai, Tiga Syarat Wajib untuk Pejabat Eselon II

Pemerintah Kota Bengkulu resmi memulai proses uji kompetensi atau Job Fit bagi 21 pejabat eselon II untuk jabatan pimpinan tinggi pratama, yang digelar di Ruang Hidayah I Kantor Walikota, Selasa (19/8/2025). (foto: ist)

Kota Bengkulu, mediabengkulu.co – Pemerintah Kota Bengkulu resmi memulai proses uji kompetensi atau Job Fit bagi 21 pejabat eselon II untuk jabatan pimpinan tinggi pratama, yang digelar di Ruang Hidayah I Kantor Walikota, Selasa (19/8/2025).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Walikota Bengkulu, Dedy Wahyudi, yang menekankan pentingnya profesionalisme dan objektivitas dalam proses penilaian.

Dedy, juga menyampaikan tiga syarat utama bagi para pejabat yang ingin tetap menjadi bagian dari timnya.

“Saya butuh orang-orang yang benar-benar loyal, punya kemampuan, dan berintegritas. Karena pejabat bertanggung jawab kepada walikota, dan walikota bertanggung jawab kepada seluruh warga Kota Bengkulu,” tegas Dedy di hadapan peserta dan tim penguji.

Walikota menyebutkan, Job Fit ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi alat ukur kinerja dan dedikasi pejabat selama menjabat.

Ia meminta tim penguji menggali lebih dalam soal rekam jejak dan kontribusi para pejabat selama ini.

“Tanyakan dengan objektif. Sudah berapa lama menjabat? Apa saja capaian dan prestasinya? Apa yang sudah diperbuat? Karena semua itu akan menjadi pertimbangan saya dalam menyusun tim ke depan,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Bengkulu, Achrawi, menjelaskan awalnya terdapat 30 peserta yang telah mendapat persetujuan dari BKN.

Namun seiring proses berjalan, jumlah peserta berkurang karena beberapa pejabat akan memasuki masa pensiun dan ada yang pindah ke tingkat provinsi.

“Sekarang tinggal 21 peserta, dua di antaranya berasal dari luar Kota Bengkulu. Proses ini sudah dimulai sejak 11 Agustus lalu,” ujar Achrawi.

Job Fit kali ini menjadi langkah awal Walikota Dedy Wahyudi, untuk menyusun ulang formasi pejabat yang dianggap mampu menjawab tantangan pemerintahan ke depan, sekaligus memperkuat kinerja birokrasi yang sejalan dengan visi-misi kepala daerah.(mc)