mediabengkulu.co – Dua insiden keracunan makanan yang menimpa lebih dari 500 siswa di Sleman, DIY, dan Kabupaten Lebong, Bengkulu, membuat publik terkejut.
Dalam waktu yang hampir bersamaan, program Makan Bergizi Gratis atau MBG, justru memicu kekhawatiran besar soal keamanan pangan di lingkungan sekolah. Sebuah tempat yang semestinya menjadi zona aman bagi tumbuh kembang anak.
Perhatian serius pun datang dari kalangan akademisi. Kepala Pusat Studi Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Ir. Sri Raharjo, M.Sc., menyebut dua kejadian ini bukan sekadar kecelakaan biasa.
Ia menilai ada kegagalan sistemik dalam penyelenggaraan program MBG, mulai dari persiapan hingga distribusi makanan.
“Melibatkan ratusan anak dalam dua kasus besar yang hanya terpaut beberapa hari, ini bukan masalah teknis belaka. Ini sinyal kuat ada yang tidak beres dalam sistem,” tegas Prof. Sri Raharjo, Jumat (29/8/2025), dikutip dari ugm.ac.id.
Dari hasil pemeriksaan laboratorium, ditemukan tiga bakteri patogen: E. coli, Clostridium sp., dan Staphylococcus, baik di sisa makanan maupun muntahan korban.
Gejalanya pun tidak ringan, mual, muntah, diare hebat, bahkan beberapa siswa harus mendapat perawatan intensif di fasilitas kesehatan.
Masalah Ada di Dapur, Bukan di Piring
Menurut Prof. Sri, akar persoalan terletak pada lemahnya standar higienitas dan minimnya pengawasan.
Salah satu isu krusial adalah lamanya waktu penyimpanan makanan yang sudah matang, seharusnya tidak lebih dari empat jam untuk mencegah pertumbuhan bakteri.
“Bukan hanya bahan makanan, tapi air yang digunakan memasak pun harus bebas kontaminasi. Belum lagi soal SDM yang belum paham standar kebersihan dapur. Ini semua membuka celah bagi bencana seperti ini,” ujarnya.
Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah, sekolah, dan penyedia katering. Program besar seperti MBG seharusnya punya mekanisme kontrol dan evaluasi berkala yang berjalan efektif, bukan sekadar formalitas.
Solusi Konkret: Jangan Hanya Salahkan Takdir
Prof. Sri Raharjo menekankan, kejadian seperti ini harus menjadi titik balik. Pemerintah daerah diminta lebih tegas, melakukan audit mendalam, memberikan pelatihan rutin bagi penjamah makanan, dan tak ragu memberikan sanksi hingga pencabutan izin bagi penyedia katering yang lalai.
“Kalau ada pelanggaran berulang, jangan ragu tutup saja. Nyawa anak-anak taruhannya,” tegasnya.
Sementara itu, penyedia katering diminta mulai menerapkan sistem batch cooking (memasak bertahap), menggunakan air bersih, dan melakukan uji laboratorium mandiri secara berkala untuk memastikan keamanan.
Peran Masyarakat Tak Kalah Penting
Tak hanya pemerintah dan sekolah, masyarakat juga diajak lebih aktif. Orang tua harus berani bertanya, melihat, dan melaporkan jika melihat indikasi makanan tidak layak konsumsi.
Siswa juga harus dibekali edukasi tentang pentingnya mencuci tangan dan melapor jika mengalami gejala setelah makan.
“MBG itu program bagus. Tapi kalau tidak dikawal, bisa berubah jadi bencana. Dibutuhkan kolaborasi kuat dari semua pihak—pemerintah, sekolah, penyedia makanan, orang tua, dan masyarakat luas. Keamanan pangan anak adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkas Prof. Sri Raharjo. (Red)
Sumber : ugm.ac.id
Keracunan Massal MBG di Lebong Jadi Sorotan, UGM: Sistem Pengelolaan Perlu Dibenahi
