SMSI Bengkulu Luncurkan LBH, Perkuat Peran Pers dan Akses Keadilan

Bengkulu, mediabengkulu.co – Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Bengkulu resmi meluncurkan Lembaga Bantuan Hukum SMSI, Rabu (10/9/2025).

Sebagai upaya memperkuat peran pers dalam memperjuangkan keadilan, kebebasan berekspresi, dan hak masyarakat terhadap bantuan hukum.

Peresmian digelar di salah satu kafe di Kota Bengkulu itu, turut dihadiri oleh Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, jajaran pejabat daerah, organisasi kepemudaan, tokoh agama, dan elemen masyarakat lainnya.

Dalam sambutannya, Helmi Hasan menyampaikan apresiasi tinggi atas inisiatif SMSI.

Menurutnya, kehadiran LBH SMSI merupakan wujud konkret bahwa pers tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga hadir sebagai pelindung hak publik.

“Media berperan penting dalam menyaring kebenaran dan menangkal hoaks. Dengan adanya LBH SMSI, masyarakat kini punya tempat untuk mengadu dan mendapatkan bantuan hukum secara profesional dan berkeadilan,” ujar Helmi.

Ketua SMSI Bengkulu, Wibowo Susilo, menjelaskan lahirnya LBH ini merupakan respons terhadap meningkatnya persoalan hukum, baik yang melibatkan masyarakat maupun insan pers.

SMSI, katanya, bukan hanya organisasi media, tetapi juga bagian dari solusi untuk persoalan sosial dan hukum.

“Banyak kasus hukum yang tidak tertangani dengan baik karena kurangnya pendampingan. LBH SMSI hadir untuk memastikan proses hukum berjalan secara adil, transparan, dan berpihak pada kebenaran,” tegas Wibowo.

LBH SMSI Bengkulu akan dipimpin oleh Beni Hidayat, sebagai ketua.

Dalam sambutannya, Beni menegaskan lembaga ini terbuka untuk semua kalangan, tidak hanya untuk jurnalis, tetapi juga masyarakat umum yang membutuhkan bantuan hukum.

“Kami ingin LBH ini menjadi rumah bersama, tempat orang mencari keadilan dan perlindungan hukum. Ini juga bagian dari tanggung jawab moral jurnalis dalam memperkuat demokrasi dan persatuan bangsa,” jelas Beni.

Peluncuran LBH SMSI menandai langkah baru SMSI Bengkulu dalam membangun sinergi antara media, masyarakat, dan pemerintah, guna menciptakan ruang demokrasi yang lebih sehat, adil, dan inklusif. (Rilis)