Jakarta, mediabengkulu.co – Plt. Wakil Jaksa Agung sekaligus Jampidum, Asep N. Mulyana, meminta seluruh aparat penegak hukum memperkuat upaya pencegahan tindak pidana pertanahan.
Pesan itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan 2025, Rabu (3/12/2025).
“Kita tidak hanya menyelesaikan masalah pertanahan, tapi memastikan pekerjaan hari ini tidak menjadi masalah di masa depan,” ujar Asep.
Ia menegaskan bahwa paradigma lama yang menilai banyaknya penahanan sebagai ukuran keberhasilan sudah tidak relevan.
APH, menurutnya, harus membangun sistem yang mampu mencegah perkara, bukan hanya mengurus penyelesaiannya.
Pendekatan ini dinilai lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Di hadapan Menteri ATR/Kepala BPN dan para pimpinan Kementerian ATR/BPN, Asep menekankan bahwa persoalan pertanahan tidak bisa ditangani satu lembaga.
“Ini bukan hanya masalah ATR/BPN. Kita harus bekerja dari hulu hingga hilir untuk mencegah dan menangani persoalan bersama,” ujarnya.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengapresiasi kontribusi APH. Ia menegaskan komitmennya membersihkan internal ATR/BPN dari oknum yang terlibat dalam jaringan mafia tanah.
“Kalau ada pegawai kami yang ikut membantu mafia tanah, mohon laporkan. Kami tidak segan menyerahkannya kepada APH,” kata Nusron.
Ia mengingatkan bahwa kebocoran informasi dan penyalahgunaan prosedur sering menjadi pintu masuk mafia tanah. Karena itu, pengawasan dan koordinasi harus diperkuat.
“Jangan sampai pelaku justru dibantu orang dalam. Bantuan pertama biasanya informasi, lalu pemanfaatan celah prosedur,” tegasnya.
Rakor ini digelar Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan dengan tema Kolaborasi Sinergi Percepatan Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan untuk Mewujudkan Asta Cita.
Hadir pula Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan dan perwakilan APH dari berbagai instansi. (**)
Hadir di Rakor Pertanahan, Plt. Wakil Jaksa Agung Minta Penguatan Pencegahan
