Indonesia Cetak Sejarah sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026

Jakarta, mediabengkulu.co – Indonesia mencetak sejarah di panggung diplomasi global.

Untuk pertama kalinya, Indonesia terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 2026.

Penetapan berlangsung secara aklamasi dalam organizational meeting Dewan HAM PBB di Jenewa, Kamis (8/1/2026).

Indonesia menjadi calon tunggal yang diusulkan Kelompok Asia Pasifik.

Presidensi Dewan HAM PBB 2026 akan dijalankan oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.

Dalam peran tersebut, Indonesia memimpin seluruh sidang Dewan HAM PBB sepanjang 2026.

Tugas itu mencakup tiga sesi utama serta pengawasan mekanisme Universal Periodic Review (UPR).

Kementerian Luar Negeri RI menyebut pencapaian ini sebagai hasil diplomasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan.

“Penetapan ini merupakan hasil kerja diplomasi yang konsisten dan terstruktur di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri,” demikian keterangan resmi Kemenlu.

Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan Indonesia akan menjalankan presidensi secara imparsial, objektif, dan transparan.

Presidensi Dewan HAM PBB, kata dia, akan menekankan pembangunan kepercayaan, penguatan dialog lintas kawasan, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

“Kepercayaan ini didasarkan pada rekam jejak dan konsistensi Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan HAM di tingkat internasional,” kata Sugiono.

Dalam pernyataannya di Jenewa, Sidharto menegaskan komitmen Indonesia terhadap multilateralisme dan HAM universal.

“Indonesia sejak awal menjadi pendukung kuat Dewan HAM. Kami konsisten bertindak konstruktif dan menjadi jembatan di tengah perbedaan pandangan,” ujar Sidharto.

Ia mengusung tema kepemimpinan Presidency for All dengan fokus inklusivitas dan partisipasi luas.

“Saya berkomitmen membangun Dewan HAM yang lebih efektif, inklusif, dan dapat diakses semua pihak,” tuturnya.

Direktur HAM dan Migrasi Kemenlu RI Indah Nuria Savitri menilai mandat ini sarat tanggung jawab di tengah dinamika geopolitik global.

“Ini mandat yang sangat prestisius, sekaligus menuntut tanggung jawab besar di tengah dinamika global yang tinggi,” ujarnya.

Kepercayaan internasional ini menegaskan posisi Indonesia sebagai aktor penyeimbang dan jembatan dialog dalam isu HAM global. (**)