Jakarta, mediabengkulu.co – Pemerintah menjadikan sektor perumahan sebagai agenda nasional pada 2026.
Fokus utama diarahkan pada penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui strategi terpadu lintas sektor.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan, pemerintah memperkuat tata kelola berbasis data agar setiap program perumahan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Bantuan negara harus tepat sasaran. Negara harus hadir dan manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat,” kata Maruarar.
Ia menyebut pendekatan berbasis data menjadi fondasi sejak perencanaan hingga pelaksanaan program.
Pemerintah juga memastikan mekanisme pengawasan berjalan melalui prinsip check and balance.
Selain tata kelola, pemerintah mendorong pembangunan rumah susun bersubsidi untuk menjawab kebutuhan hunian layak dan terjangkau.
Kebijakan ini sekaligus menjadi solusi keterbatasan lahan, khususnya di kawasan perkotaan.
Kinerja sektor perumahan sepanjang 2025 mencatat hasil positif.
Dari pagu anggaran Rp5,27 triliun dan pagu efektif Rp4,53 triliun, realisasi program mencapai 96,21 persen.
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) meningkat dari 38 ribu menjadi 45 ribu unit.
Pemerintah juga membangun 2.270 unit rumah susun, 476 rumah khusus, serta meningkatkan prasarana, sarana, dan utilitas, termasuk perbaikan sanitasi dan penanganan kawasan kumuh di sekitar 4.500 lokasi.
Kontribusi sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan turut memperkuat capaian tersebut.
Total dukungan mencapai 9.701 unit rumah.
“Gotong royong dunia usaha semakin kuat. Ini bukti kolaborasi pemerintah dan swasta berjalan nyata,” ujar Maruarar.
Pada 2026, Kementerian PKP memperoleh alokasi APBN Rp10,41 triliun, meningkat hampir enam kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Anggaran ini ditargetkan untuk membangun lebih dari 406 ribu unit rumah.
Rinciannya meliputi 400 ribu unit BSPS, 743 unit rumah susun, 607 rumah khusus, serta penanganan kawasan kumuh seluas 225 hektare.
Kepala BPS Amilia Adininggar Widyasanti menilai kebijakan berbasis data di sektor perumahan sebagai terobosan penting.
“Pendekatan ini memastikan kebijakan perumahan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Amilia.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho melaporkan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang 2025 menunjukkan tren positif.
Mayoritas pemohon berasal dari generasi Z dan milenial.
Untuk mengejar target 2026, BP Tapera menyiapkan strategi percepatan bertajuk SIP 350 Ribu.
“Strategi ini menitikberatkan sinergi, inovasi pembiayaan, serta promosi dan edukasi kepada masyarakat,” ujarnya. (**)
Rumah Subsidi Masuk Agenda Nasional, Pemerintah Siapkan Strategi Terpadu 2026
