Jakarta, mediabengkulu – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) membuka ruang kritik publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Masyarakat dipersilakan mengunggah menu MBG ke media sosial sebagai bentuk pengawasan bersama.
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan pemerintah tidak melarang unggahan foto atau video menu MBG.
Unggahan bisa memuat menu yang dinilai baik maupun bermasalah.
“Kami tidak pernah melarang siapa pun mengunggah menu MBG,” kata Nanik.
Ia mendorong masyarakat menyertakan keterangan lengkap dalam setiap unggahan.
Informasi yang dibutuhkan antara lain waktu pengambilan, alamat sekolah, serta nama dan alamat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Nanik, partisipasi publik penting untuk menjaga transparansi program.
Hal ini juga membantu pengawasan di tengah luasnya wilayah Indonesia dan banyaknya SPPG yang terlibat.
“Partisipasi publik penting untuk memastikan kualitas gizi, keamanan pangan, dan pemenuhan hak anak,” ujarnya.
Anggota DPR RI Komisi IX, Netty Prasetiyani, mendukung langkah keterbukaan tersebut.
Ia menilai pengawasan MBG tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat.
“Program MBG menyasar jutaan anak. Pengawasannya harus melibatkan masyarakat,” kata Netty.
MBG merupakan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah terus memperkuat kebijakan dan pengawasan program tersebut.
Presiden juga menekankan pentingnya standardisasi dan kepatuhan pelaksanaan untuk mencegah masalah di lapangan.
Setiap laporan masyarakat akan diverifikasi. Pemerintah akan menindaklanjuti temuan terkait kualitas menu, distribusi, hingga kepatuhan anggaran dan standar gizi.
Pendekatan terbuka ini diharapkan menjaga mutu dan akuntabilitas MBG.
Pemerintah menempatkan publik sebagai mitra strategis, agar program tepat sasaran dan berdampak nyata bagi tumbuh kembang anak Indonesia. (**)
Pemerintah Buka Kritik Publik soal Menu MBG
