Helmi Hasan Teken NPHD, Siapkan Lahan Imigrasi & PAS

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menandatangani NPHD hibah lahan untuk pembangunan Kanwil Imigrasi dan Kanwil Pemasyarakatan
Gubernur Helmi Hasan menandatangani NPHD hibah lahan untuk pembangunan Kantor Wilayah Imigrasi dan Kantor Wilayah Pemasyarakatan di Bengkulu. (foto: ist)

Bengkulu, mediabengkulu – Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk hibah lahan pembangunan Kantor Wilayah Imigrasi dan Kantor Wilayah Pemasyarakatan.

Penandatanganan berlangsung di Balai Raya Semarak Bengkulu, Kamis (5/2/2026).

Penandatanganan NPHD ini disaksikan Inspektorat serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Bengkulu.

Langkah ini menjadi bentuk dukungan Pemprov Bengkulu terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait penyesuaian kelembagaan pasca pemekaran kementerian.

Helmi menyatakan, salah satu tantangan utama pembentukan kantor wilayah baru adalah ketersediaan lahan.

Menurutnya, pemerintah pusat sulit menyediakan lahan dalam waktu cepat, sehingga peran pemerintah daerah menjadi krusial.

“Pemprov Bengkulu menyiapkan lahan, sementara pembangunan fisik menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,” ujar Helmi Hasan.

Helmi menambahkan, pemekaran kelembagaan bertujuan mendekatkan layanan kepada masyarakat.

Ia menyinggung sejarah Bengkulu yang dulu bagian dari Sumatera Bagian Selatan sebelum menjadi provinsi dan berkembang melalui pemekaran wilayah.

Selain penguatan layanan imigrasi dan pemasyarakatan, Pemprov Bengkulu juga mendorong kolaborasi lintas pemerintahan untuk mendukung program strategis nasional.

alah satunya adalah program Koperasi Merah Putih yang diinstruksikan Presiden untuk dibentuk di setiap desa dan kelurahan.

Pemprov Bengkulu juga mendorong pemanfaatan lahan pemerintah yang belum optimal sebagai solusi percepatan pembangunan.

Helmi menilai Bengkulu termasuk daerah yang bergerak cepat dalam mendukung program nasional.

Dengan sinergi pusat-daerah, Pemprov Bengkulu berharap pembangunan kelembagaan dan peningkatan layanan publik berjalan optimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. (mc)