Kota Bengkulu, mediabengkulu – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, H. Suharto, menggelar reses masa persidangan I tahun 2026 di Kota Bengkulu, Kamis (12/2/2026).
Ia turun langsung menyerap aspirasi warga terkait ekonomi, penataan pasar, hingga pelayanan publik.
Dialog berlangsung hangat dan interaktif. Warga menyampaikan kekhawatiran atas dampak penutupan pasar terhadap pendapatan pedagang kecil dan pelaku UMKM.
Menanggapi hal itu, Suharto menegaskan kebijakan pemerintah harus berpihak pada rakyat.
“Pemerintah harus memastikan roda ekonomi tetap berjalan. Penataan atau penutupan pasar harus mengedepankan kepentingan rakyat sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945,” ujarnya.
Selain isu pasar, Suharto juga menyoroti pengelolaan anggaran daerah. Ia meminta program pembangunan disusun realistis dan sesuai kemampuan fiskal.
“Kalau kapasitas anggaran belum memungkinkan mencapai semua target, maksimalkan yang ada dulu. Gunakan skala prioritas dan pastikan manfaatnya nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Tak hanya itu, warga juga mengeluhkan minimnya penerangan jalan dan gangguan listrik di beberapa wilayah.
Menurut Suharto, persoalan ini menyangkut keamanan dan kenyamanan masyarakat.
“Penerangan jalan itu kebutuhan dasar. Pemerintah daerah harus perkuat koordinasi dengan PLN agar gangguan cepat ditangani,” katanya.
Ia memastikan seluruh aspirasi yang dihimpun dalam reses akan dibawa ke pembahasan di DPRD Provinsi Bengkulu.
Menurutnya, kolaborasi legislatif, eksekutif, dan masyarakat menjadi kunci mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik yang lebih baik.
“Kita ingin Bengkulu tumbuh lebih kuat. Ekonomi rakyat meningkat dan pelayanan publik makin responsif. Itu yang akan terus kami perjuangkan,” tutup Suharto.
Reses ini menjadi momentum penting bagi DPRD Provinsi Bengkulu untuk memastikan kebijakan daerah tetap sejalan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. (Hln)
