Palembang, mediabengkulu.id – Kapolda Sumatera Selatan, Sandi Nugroho, menegaskan pentingnya sinergi Polri dan Badan Pertanahan Nasional untuk mencegah konflik agraria dan menjaga stabilitas kamtibmas.
Komitmen itu ditegaskan dalam pertemuan strategis Polda Sumsel dan Kanwil BPN Sumsel di Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Selasa (24/2/2026).
Fokus utama: percepatan sertifikasi dan penertiban administrasi aset negara.
“Konflik pertanahan bukan sekadar masalah administrasi. Jika tidak ditangani sistematis, bisa berkembang menjadi konflik sosial yang mengganggu kamtibmas,” tegas Sandi.
Ia menyebut Sumsel sebagai wilayah strategis investasi, mulai dari perkebunan, energi hingga infrastruktur.
Kepastian hukum lahan, kata dia, menjadi kunci agar investasi berjalan tanpa sengketa.
“Mitigasi harus terukur, berbasis data, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Kapolda menilai legalitas tanah yang jelas memberi perlindungan hukum bagi aset negara sekaligus rasa aman bagi pelaku usaha dan masyarakat.
Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya menambahkan, penguatan koordinasi dengan BPN adalah strategi preventif menjaga stabilitas daerah.
“Penanganan konflik agraria bagian dari strategi menjaga keamanan dan mendukung pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Sumsel Rahmat menyatakan siap mempercepat verifikasi dokumen dan validasi lapangan untuk mencegah tumpang tindih kepemilikan.
Ke depan, Polda Sumsel dan BPN akan menggelar konsolidasi teknis bersama jajaran Kapolres dan Kantor Pertanahan kabupaten/kota.
Langkah ini diharapkan mempercepat penyelesaian kendala administrasi dan memastikan Sumsel tetap aman serta ramah investasi. (**)
Kapolda Sumsel Perkuat Sinergi Polri–BPN Cegah Konflik Lahan
