Jakarta, mediabengkulu.id – Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan, mengapresiasi peran strategis Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dalam menjaga integritas sistem penilaian tanah nasional.
Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam Webinar Nasional MAPPI, Senin (23/02/2026).
“Saya mengapresiasi MAPPI yang konsisten menjaga standar, etika, dan kualitas penilai di Indonesia. Peran MAPPI dalam pembinaan, peningkatan kompetensi, dan penguatan integritas profesi sangat penting bagi keberlanjutan sistem penilaian nasional,” tegas Ossy.
Webinar bertema Problematika dan Dinamika Hukum bagi Posisi Strategis Profesi Penilai Indonesia menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, serta akademisi dari Universitas Sebelas Maret.
Ratusan anggota MAPPI dan peserta umum dari berbagai daerah mengikuti forum tersebut.
Ossy menilai, webinar tersebut menjadi bukti komitmen MAPPI dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia penilai pertanahan.
“Forum ini diharapkan melahirkan rekomendasi konstruktif dan menjadi referensi dalam penyempurnaan kebijakan ke depan,” ujarnya.
Dalam paparannya, Ossy menyoroti, kesalahan yang kerap muncul dalam praktik penilaian, strategi penyelesaian sengketa, hingga langkah mitigasi risiko kerja profesi penilai.
Ia juga mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah dan organisasi profesi, agar setiap kebijakan memiliki dasar teknis yang kokoh serta diterima para pemangku kepentingan.
Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen memperkuat tata kelola penilaian melalui regulasi dan sistem yang semakin terintegrasi.
Sementara itu, Ketua II Dewan Pimpinan Nasional MAPPI, Wahyu Mahendra, menegaskan komitmen organisasinya untuk memperluas kerja sama lintas sektor.
“MAPPI akan memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Keuangan, OJK, ATR/BPN, Kejaksaan Agung, DPR RI, dan akademisi untuk membangun ekosistem penilaian yang sehat, profesional, dan terlindungi secara hukum,” pungkasnya.
Apresiasi ini menegaskan posisi MAPPI sebagai mitra strategis pemerintah dalam memastikan sistem penilaian tanah nasional berjalan transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Sumber: Kementerian ATR/BPN // Editor: Helen
Wamen ATR Apresiasi Peran Strategis MAPPI Jaga Integritas Penilai
