Polri–Unsoed Resmikan Pusat Studi Kepolisian di Purwokerto

Wakapolri bersama pimpinan Unsoed meresmikan Pusat Studi Kepolisian dan penandatanganan kerja sama antara Polri dan Universitas Jenderal Soedirman di Purwokerto.
Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo bersama jajaran Polri dan pimpinan Universitas Jenderal Soedirman saat peresmian Pusat Studi Kepolisian dan penandatanganan kerja sama antara Polda Jawa Tengah dan Unsoed di Purwokerto, Kamis (5/3/2026). (foto: ist)

Purwokerto, mediabengkulu.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama Universitas Jenderal Soedirman meresmikan Pusat Studi Kepolisian di kampus Unsoed, Purwokerto.

Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Polda Jawa Tengah dan Unsoed.

Kolaborasi ini bertujuan memperkuat sinergi antara dunia akademik dan kepolisian dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat, termasuk ketahanan pangan dan keamanan serta ketertiban masyarakat.

Rektor Unsoed menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menilai Pusat Studi Kepolisian akan menjadi ruang kolaborasi strategis antara akademisi dan aparat kepolisian.

“Pusat Studi Kepolisian ini kami harapkan menjadi wadah sinergi kepakaran akademik dengan tugas kepolisian dalam menjawab persoalan masyarakat,” ujar Rektor Unsoed.

Sebagai tindak lanjut, Unsoed menyiapkan sejumlah guru besar untuk mendukung program kepolisian di lapangan, khususnya bagi Bhabinkamtibmas.

Prof. Farid, pakar pemuliaan tanaman, akan mendampingi konsultasi bidang pertanian guna mendukung program ketahanan pangan nasional.

Sementara Prof. Norman, ahli perikanan, akan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi masyarakat sektor perikanan dan pesisir.

Selain itu, Prof. Kuat, yang juga Wakil Rektor Bidang SDM serta Hantoko, dari FISIP akan membantu pengembangan kebijakan strategis dan penguatan sumber daya manusia berbasis riset hukum dan sosial.

Dengan 12 fakultas, sekitar 35 ribu mahasiswa, dan pengalaman akademik selama 63 tahun, Unsoed dinilai menjadi mitra strategis bagi Polri dalam mengembangkan pemolisian berbasis riset atau evidence-based policing.

Peresmian ini juga menjadi bagian dari langkah Polri membangun jejaring akademik nasional melalui pembentukan 74 Pusat Studi Kepolisian di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Pada tahap awal, pusat studi tersebut diluncurkan di empat kampus, yakni Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Sebelas Maret, Universitas Muhammadiyah Karanganyar, dan Universitas Negeri Semarang.

Di hari yang sama, penandatanganan kerja sama juga dilakukan Biro SDM Polda Metro Jaya dengan Universitas Bhayangkara, Universitas Krisnadwipayana, Universitas Syarif Hidayatullah, dan Universitas Borobudur.

Wakil Kepala Kepolisian RI, Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, mengapresiasi keterlibatan perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu kepolisian di Indonesia.

“Atas nama Polri, saya menyampaikan apresiasi kepada para rektor dan civitas academica yang berkomitmen membangun ekosistem ilmu kepolisian. Ini langkah penting memperkuat riset, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung transformasi Polri,” kata Dedi.

Ia menegaskan ilmu kepolisian kini berkembang menjadi disiplin ilmu lintas bidang yang penting untuk menjawab dinamika sosial.

“Ilmu kepolisian menjadi fondasi teoretis dalam merespons perubahan sosial dan transformasi pola pemolisian di masyarakat,” ujarnya.

Wakapolri juga mengajak perguruan tinggi untuk terus berkolaborasi dengan Polri melalui riset dan penyusunan kebijakan publik.

“Polri membuka ruang kolaborasi melalui program riset dan kebijakan yang digerakkan bersama pusat studi kepolisian dengan pendekatan pentahelix,” tegasnya.

Acara peresmian di Unsoed turut disaksikan Komjen Pol (Purn) Prof. Dr. Chrysnanda Dwilaksana, serta sejumlah pejabat Polri, termasuk Irjen Pol Susilo Teguh Raharjo, Irjen Pol Barito Mulyo Ratmono, Kombes Pol Eko Widianto, Kapolresta Banyumas, dan Kepala SPN Polda Jawa Tengah.

Melalui kolaborasi ini, Polri optimistis pengembangan ilmu kepolisian berbasis riset dan kerja sama lintas sektor akan melahirkan strategi pemeliharaan kamtibmas yang lebih adaptif, humanis, serta mendukung program pembangunan nasional, termasuk ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. (**)