Jakarta, mediabengkulu.id – Kementerian ATR/BPN tancap gas mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu. Langkah ini menjadi strategi penting menjaga wilayah pesisir dari ancaman kerusakan dan bencana.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menegaskan ada tiga dukungan utama yang disiapkan. Fokusnya pada sinkronisasi tata ruang, percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta penguatan pengadaan tanah.
“Kami pastikan dukungan penuh, mulai dari tata ruang hingga pengadaan tanah agar proyek berjalan cepat dan tepat,” tegas Ossy saat Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu, Senin (4/5/2026) di Jakarta.
Ia menekankan, sinkronisasi tata ruang menjadi kunci agar pembangunan tidak tumpang tindih dan tetap sesuai aturan. Sementara percepatan KKPR akan memberi kepastian hukum bagi proyek strategis tersebut.
Selain itu, dukungan pengadaan tanah dipastikan berjalan optimal agar tidak menghambat progres pembangunan di lapangan.
“Kepastian hukum spasial sangat penting. Ini fondasi agar proyek berjalan terintegrasi dan berkelanjutan,” ujarnya.
Proyek perlindungan pesisir Pantura dinilai krusial. Selain menahan abrasi dan banjir rob, pembangunan ini juga melindungi kawasan ekonomi dan permukiman di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa.
Melalui kolaborasi lintas sektor, pemerintah menargetkan proyek ini berjalan cepat, terarah, dan berdampak langsung bagi masyarakat pesisir. (**)
