Bengkulu, mediabengkulu.id – DPRD Provinsi Bengkulu kembali membuka ruang dialog bagi masyarakat.
Kali ini, lembaga legislatif tersebut, menerima audiensi dari Ikatan Mahasiswa Papua dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung Senin (4/5/2026).
Pertemuan itu berlangsung terbuka dan penuh diskusi. Mahasiswa Papua menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di tanah Papua.
ulai dari isu hak asasi manusia, keamanan, hingga pembangunan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat lokal.
Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Fraksi PDI Perjuangan, Edwar Samsi, menegaskan DPRD tidak hanya mendengar, tetapi juga siap meneruskan seluruh aspirasi kepada pemerintah pusat dan lembaga terkait.
“Kami memahami apa yang menjadi kegelisahan adik-adik mahasiswa Papua. Semua aspirasi ini akan kami sampaikan ke pemerintah pusat, DPR RI hingga Komnas HAM agar mendapat perhatian serius,” ujar Edwar Samsi.
Dalam hearing tersebut, mahasiswa Papua menyoroti pentingnya penanganan dugaan pelanggaran HAM secara transparan dan menyeluruh.
Mereka juga meminta perlindungan terhadap masyarakat sipil serta penegakan hukum yang adil tanpa diskriminasi.
Selain itu, mahasiswa menilai pendekatan keamanan di sejumlah wilayah Papua perlu dievaluasi.
Mereka berharap pemerintah lebih mengedepankan dialog dan pendekatan kemanusiaan dibanding langkah represif.
Tak hanya membahas isu sosial dan keamanan, mahasiswa juga menyinggung persoalan investasi dan pembangunan di Papua.
Mereka meminta pemerintah memperhatikan dampak lingkungan dan sosial dari setiap proyek pembangunan agar masyarakat adat tidak tersisih.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, DPRD Bengkulu memastikan seluruh aspirasi akan dihimpun secara sistematis dan diteruskan kepada pihak terkait sebagai bahan pertimbangan kebijakan nasional.
Menurut Edwar Samsi, persoalan Papua merupakan isu besar yang membutuhkan perhatian bersama dan penyelesaian yang adil serta menyeluruh.
Melalui forum tersebut, DPRD Bengkulu juga menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dan penguatan dialog untuk menjaga perdamaian serta perlindungan hak asasi manusia di Papua.
Audiensi itu sekaligus menjadi bukti bahwa DPRD Bengkulu terus berupaya menghadirkan ruang demokrasi yang terbuka bagi seluruh elemen masyarakat. (Adv)
