Semarang, mediabengkulu.co – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan mengevaluasi tata ruang pascabencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan evaluasi dilakukan untuk memastikan pemanfaatan ruang sesuai karakter lingkungan dan mengurangi risiko bencana di masa depan.
“Setelah masa tanggap darurat selesai, kami akan evaluasi tata ruang. Mana yang tidak sesuai pola ruangnya, akan kita perbaiki,” ujar Nusron di Universitas Diponegoro (UNDIP), Jawa Tengah, Selasa (2/12/2025).
Ia menyebut pemerintah pernah melakukan pembenahan serupa pada kasus banjir Jakarta dengan menggandeng pemerintah daerah, Kementerian PUPR, dan pihak terkait lainnya.
Hasil evaluasi tersebut menghasilkan rekomendasi perubahan pada wilayah yang dinilai tidak adaptif terhadap potensi bencana.
Kementerian ATR/BPN akan bekerja sama dengan pemerintah daerah sebagai pemegang kewenangan RTRW, baik provinsi maupun kabupaten/kota, serta lintas kementerian.
“Penyesuaian tata ruang harus kolaboratif. Jangan hanya administratif, tapi benar-benar melindungi masyarakat,” ucap Nusron.
Ia menegaskan konsistensi penerapan tata ruang menjadi kunci pencegahan bencana. Banyak kasus banjir dan longsor dipicu pemanfaatan ruang yang tidak sesuai daya dukung lingkungan.
Melalui evaluasi pascabencana, pemerintah tidak hanya memperbaiki daerah terdampak, tapi juga memperkuat tata ruang yang lebih siap menghadapi risiko bencana ke depan.
Dalam kesempatan tersebut, Nusron menyampaikan belasungkawa untuk para korban di tiga wilayah Sumatera bagian utara.
“Semoga para korban meninggal diterima Allah dan keluarganya diberi ketabahan. Kita berdoa bencana ini segera mereda,” tutupnya.
Mendampingi kunjungan Menteri ATR/BPN, Kepala Biro Humas dan Protokol Shamy Ardian serta Kakanwil BPN Jawa Tengah, Lampri. (**)
