Seluma, mediabengkulu.co – Masyarakat Kelurahan Napal, Kabupaten Seluma, mengeluhkan bantuan sosial atau Bansos dari pemerintah diduga banyak tak tepat sasaran dalam penyaluran.
Seperti Bansos program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai, bantuan langsung tunai, dan program indonesia pintar.
Salah seorang masyarakat Kelurahan Napal, Burhanudin, mengatakan permasalahan penyaluran Bansos tak tepat sasaran ini sudah berlangsung lama.
Ada masyarakat yang seharusnya layak untuk dibantu pemerintah melalui Bansos malah tidak dapat bantuan, dan begitu juga sebaliknya.
“Sudah lama. Ada masyarakat yang seharusnya dapat tapi malah tidak dapat, begitu pula sebaliknya. Masih muda dan sehat malah dapat bantuan,” ucap Burhanudin, Kamis (15/5/2025).
Burhanudin mencontohkan, seperti Arzen (68) seorang penyandang tunanetra yang tak tersentuh bantuan dari pemerintah.
Menurut Burhanudin yang mendaptkan bantuan hanya pihak keluarga atau orang terdekat pemerintah kelurahan.
Sementara masyarakat yang bukan berasal dari pihak keluarga dan orang terdekat pemerintah kelurahan tidak bakal mendapat bantuan, walapun memang layak untuk dibantu.
“Yang dapat bantuan itu cuman pihak keluarga atau orang terdekat Ketua RT/RW. Kalau tidak ada keluarga yang mempunyai jabatan tidak bakalan dapat bantuan,” ungkap Burhanudin.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Seluma, Elian Suandi, mengatakan yang mengusulkan penerima Bansos adalah pihak pemerintah desa atau kelurahan, pihaknya hanya sebatas memantau.
“Pemerintah desa atau kelurahan yang mendata penerima bantuan, karena mereka yang lebih tahu. Di desa dan kelurahan ada seorang operator yang mendata penerima bantuan,” ungkap Elian Suandi.
Pemerintah desa maupun kelurahan wajib mengevaluasi satu bulan sekali data penerima bantuan sosial dengan melibatkan Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat setempat.
“Datanya harus dievaluasi satu bulan sekali dengan melibatkan Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat setempat, untuk mengetahui mana yang layak dan tidak layak menerima bantuan,” terang Elian Suandi.
Namun pihak Pemerintah Kelurahan Napal malah enggan melaksanakan musyawarah bersama Ketua RT/RW serta tokoh masyarakat.
Dengan alasan kalau Ketua RT/RW susah untuk diajak musyawarah membahas dan mengevaluasi data penerima bantuan sosial.
“Ketua RT/RW susah untuk diajak musyawarah,” ungkap Zainul Efendi, Lurah Napal.
Laporan: Alsoni Mukhtiar // Editor: Sony
