Bengkulu Gaspol Kopi, Kantongi Rp23,5 M untuk Perhutanan Sosial

Bengkulu, mediabengkulu.id – Pemerintah Provinsi Bengkulu tancap gas mendorong transformasi ekonomi berbasis hutan dan sumber daya alam.

Fokus kepada kopi robusta dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) jadi mesin baru kesejahteraan rakyat.

Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menegaskan potensi besar ini tak boleh berhenti di produksi mentah. Nilai tambah harus naik, masyarakat harus ikut sejahtera.

“Program ini langkah nyata meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan, terutama kopi robusta, sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat di kawasan hutan,” tegas Helmi, kamis (2/4/2026).

Data Badan Pusat Statistik mencatat, Bengkulu masuk lima besar produsen kopi nasional.

Produksinya tembus 55 ribu ton atau 7,23 persen dari total nasional pada 2023. Angka ini jadi modal kuat untuk naik kelas.

Namun, Helmi tak menutup mata. Ia mengakui tantangan masih ada, terutama di tata kelola usaha, kelembagaan, hingga kualitas pascapanen.

Awal 2026, Pemprov meluncurkan Program Kopi Merah Putih sebagai strategi hilirisasi.

Program ini kini diperkuat lewat Strategi Transformasi Ekonomi Perhutanan Sosial berbasis komunitas.

Hasilnya, Bengkulu diguyur dukungan anggaran USD 1,45 juta atau sekitar Rp23,55 miliar.

Dana ini difokuskan untuk memperkuat Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), meningkatkan kapasitas usaha, membuka akses pasar, hingga mendorong pengolahan produk bernilai tinggi.

Intervensi program menyasar dua wilayah utama: Bengkulu Utara dan Rejang Lebong.

Di Bengkulu Utara, penguatan menyentuh KUPS berbasis kopi, durian, hingga wisata dan ekonomi kreatif seperti ecoprint dan kerajinan HHBK.

Sementara di Rejang Lebong, fokus diarahkan pada rantai nilai kopi—mulai dari produksi hingga green bean berkualitas ekspor.

Helmi optimistis, langkah ini akan mengokohkan Bengkulu sebagai sentra kopi robusta nasional.

“Bengkulu harus mampu mengelola potensi alam untuk kesejahteraan rakyat. Kopi kita harus naik kelas, masyarakat harus lebih sejahtera, dan hutan tetap lestari,” ujarnya.

Pemprov kini mengandalkan kolaborasi lintas sektor—mulai dari pemerintah, kelompok usaha, hingga pendamping dan dukungan pembiayaan—untuk mewujudkan ekonomi hijau yang berkelanjutan dan berpihak pada rakyat. (hln)