Bengkulu, mediabengkulu.id – Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Kementerian PPN/Bappenas memperkuat kolaborasi multipihak untuk mempercepat pembangunan rendah karbon dan tangguh iklim.
Dialog strategis itu digelar di Hotel Santika Bengkulu, Rabu (25/2/2026).
Forum ini menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah guna mendukung target penurunan emisi dan ketahanan iklim.
Deputi Bidang Pangan, SDA, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A. A. T. Sambodo, menegaskan pembangunan rendah karbon menjadi strategi menuju Net Zero Emissions 2060 atau lebih cepat.
“Ini bukan sekadar agenda lingkungan. Ini transformasi ekonomi hijau yang membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan,” tegasnya.
Ia menekankan implementasi di daerah menjadi kunci. Dokumen RPJPD, RPJMD, hingga APBD harus mengintegrasikan prinsip rendah karbon agar berdampak nyata.
Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan berkelanjutan.
Ia mengingatkan Bengkulu sangat bergantung pada pertanian dan sumber daya alam.
“Kita ingin ekonomi tumbuh tanpa merusak lingkungan. Jangan sampai Indonesia Emas 2045 berubah jadi Indonesia Cemas,” ujarnya.
Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, Raden Ahmad Denni, menyebut Pemprov telah menindaklanjuti komitmen nasional melalui nota kesepahaman dengan Bappenas pada 15 Agustus 2023.
Pemprov juga menetapkan Dokumen Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim melalui Pergub Nomor 36 Tahun 2025.
“Kita harus seimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan demi generasi mendatang,” katanya.
Forum ini menegaskan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci percepatan transformasi ekonomi hijau di Bengkulu. (Mc)
Bengkulu Percepat Pembangunan Rendah Karbon
