Berpidato di WEF 2026, Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Indonesia Tegakkan Hukum

Swiss, mediabengkulu.co – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dalam menegakkan hukum demi menjamin kepastian bagi investor.

Pernyataan itu disampaikan saat berpidato di World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).

Presiden Prabowo menyebut kepastian hukum sebagai syarat utama terciptanya iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Tanpa penegakan hukum yang kuat, investor tidak akan menanamkan modal.

“Tidak ada investor yang mau datang ke negara dengan tradisi hukum yang lemah. Karena itu, saya bertekad menegakkan aturan hukum dalam pemerintahan yang saya pimpin,” tegas Presiden Prabowo, di hadapan pemimpin dunia dan pelaku usaha global.

Ia menegaskan komitmen tersebut sudah dibuktikan melalui kebijakan nyata.

Pemerintah menutup jutaan hektare perkebunan dan tambang ilegal di berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk penegakan supremasi hukum.

Presiden Prabowo juga menyoroti penegakan hukum di sektor kehutanan yang dinilainya paling tegas sepanjang sejarah Indonesia.

Pemerintah, kata dia, tidak ragu menindak pelaku usaha yang melanggar hukum, meski memiliki kekuatan ekonomi besar.

“Kami telah menerapkan penegakan hukum kehutanan yang paling tegas dan paling berani dalam sejarah Indonesia,” ujarnya.

Melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), pemerintah berhasil menguasai kembali lebih dari 4,09 juta hektare kawasan hutan yang sebelumnya dikuasai secara ilegal.

Pemerintah juga mencabut izin 28 korporasi dengan total luas 1,01 juta hektare hutan.

Presiden Prabowo mengakui kebijakan tersebut tidak mudah dijalankan karena adanya tekanan dari kelompok tertentu.

Namun, pemerintah memastikan tidak akan mundur.

“Pertumbuhan ekonomi yang adil membutuhkan supremasi hukum. Dan itu hanya bisa dicapai dengan kemauan politik yang kuat,” tegasnya.

Melalui pidato di WEF 2026, Presiden Prabowo menegaskan Indonesia terbuka terhadap investasi dengan kepastian hukum sebagai fondasi utama.

Pemerintah berkomitmen menciptakan iklim usaha yang adil, transparan, dan berkelanjutan bagi semua pihak. (**)