Semarang, mediabengkulu – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menilai wacana menempatkan Polri di bawah kementerian tidak relevan dengan semangat reformasi yang telah berjalan sejak 1998.
Pernyataan itu disampaikan Haedar usai menghadiri kegiatan di Universitas Muhammadiyah Semarang, Kamis (29/1/2026) malam.
Menurut Haedar, reformasi nasional justru menempatkan institusi strategis negara langsung di bawah Presiden, termasuk Polri.
“Indonesia sudah lebih dari 20 tahun menjalani reformasi dengan segala risiko dan capaian pentingnya. Salah satu hasil reformasi 1998 adalah menempatkan institusi-institusi penting langsung di bawah Presiden,” kata Haedar.
Ia menegaskan, perubahan struktur kelembagaan bukan solusi utama atas persoalan yang muncul di institusi negara. Justru, penguatan reformasi yang sudah ada dinilai lebih relevan dan substantif.
Muhammadiyah, lanjut Haedar, berpandangan bahwa persoalan di tubuh Polri, TNI, maupun lembaga negara lainnya seharusnya diselesaikan melalui reformasi internal.
“Kalau ada masalah di Polri, TNI, atau komponen negara lainnya, lebih baik diperbaiki dari dalam. Itu jauh lebih substantif,” tegasnya.
Haedar juga menilai keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tetap menempatkan Polri di bawah Presiden sejalan dengan arah dan platform reformasi nasional.
Ia meyakini pandangan tersebut sejalan dengan sikap banyak organisasi kemasyarakatan yang mendorong konsolidasi demokrasi melalui penguatan internal lembaga negara.
“Pandangan ormas-ormas pada umumnya mendorong reformasi dari dalam sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi, baik di pusat maupun daerah,” pungkas Haedar. (**)
