Kota Bengkulu, mediabengkulu.co – Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Kementerian PUPR dan unsur TNI–Polri menggelar Pemeriksaan Bersama (Mutual Check/MC-0) di lokasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Sukarami dan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Selasa (16/12/2025).
Kegiatan berlangsung di lahan eks Lapas Sukarami, Jalan Terminal Regional Gang Serawai. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan status lahan menyusul adanya dugaan penyerobotan tanah milik Pemprov Bengkulu.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian PUPR, Oklan, menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat menggunakan lahan sah milik pemerintah provinsi.
“Sekolah Rakyat dibangun di atas tanah milik Pemprov Bengkulu. MC-0 menjadi forum terbuka untuk memastikan semua proses berjalan sesuai aturan,” ujarnya di lokasi.
Ia menjelaskan, dari total lahan sekitar 9 hektare, sebanyak 6,5 hektare akan digunakan untuk pembangunan. Sisanya masih terdapat bangunan liar yang perlu ditangani secara bertahap dan persuasif.
Manajer Proyek PT PP (Persero), Erwan, memastikan pihak kontraktor siap menjalankan pembangunan dengan mengedepankan kepastian hukum dan koordinasi lintas instansi.
“Kejelasan status tanah dan komunikasi yang baik adalah kunci. Kami berkomitmen memastikan proyek Sekolah Rakyat berjalan aman, lancar, dan sesuai regulasi,” tegasnya.
Hasil peninjauan lapangan menunjukkan adanya papan plang bertuliskan “Tanah Milik Pemprov Bengkulu – Akan Dibangun Sekolah Rakyat”.
Di atas lahan tersebut terdapat 12 bangunan permanen, 11 bangunan semi permanen, 15 pondok non permanen, serta kebun sawit milik warga.
Beberapa warga mengaku memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) atau sertifikat, namun sebagian lahan diketahui dikapling oleh seseorang bernama Pijan, yang saat ini tidak berada di lokasi dan tengah menjalani proses hukum terkait penjualan tanah yang bukan haknya.
Camat Selebar, Ruslili, menyatakan pemerintah kecamatan mendukung pembangunan Sekolah Rakyat dan berharap persoalan lahan diselesaikan secara damai.
“Kami mengimbau masyarakat tetap tenang dan mengikuti mekanisme hukum yang berlaku,” katanya.
Sementara itu, Koramil 407-07 Kampung Melayu bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas terus melakukan pendekatan persuasif kepada warga terdampak.
“Pendekatan humanis kami kedepankan agar tidak terjadi konflik di lapangan,” ujar Kapten Inf Sarman, Danramil setempat.
Pembangunan Sekolah Rakyat dijadwalkan dimulai dalam waktu dekat. Pemerintah berharap proyek strategis ini dapat berjalan tanpa hambatan dan memberi manfaat besar bagi masyarakat Bengkulu. (Hln)
Mutual Check Digelar, Pemprov Bengkulu Pastikan Lahan Sekolah Rakyat Aman dari Sengketa
