Depok, mediabengkulu.id – Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menegaskan pentingnya sanad keilmuan sebagai fondasi berpikir dan etika kepemimpinan dalam merumuskan kebijakan publik.
Pesan itu ia sampaikan di hadapan alumni dan jemaah dalam Kajian Tarawih di Masjid Ukhuwah Islamiyah, Universitas Indonesia, Depok, Senin (23/02/2026).
“Ilmu harus punya sanad. Tanpa sanad, orang bisa tersesat dan berbicara semaunya,” ujar Nusron.
Mengutip pandangan Imam Muslim dalam Shahih Muslim bahwa sanad merupakan bagian dari ajaran agama.
Menurutnya, prinsip sanad dalam tradisi keilmuan serupa dengan fondasi dalam tata kelola pemerintahan.
Jika agama memiliki sanad sebagai penjaga otoritas ilmu, maka kebijakan publik harus berpijak pada data, regulasi, dan kerangka hukum yang jelas.
“Tanpa dasar normatif dan fakta yang teruji, keputusan publik bisa berubah menjadi persepsi pribadi yang dibungkus kewenangan,” tegasnya.
Nusron menilai, kepemimpinan bukan sekadar soal teknis, tetapi juga moral.
Ia mengingatkan setiap pemimpin memiliki godaan merasa paling benar, manipulatif, atau mementingkan kepentingan pribadi.
Jika tidak dikendalikan, kebijakan bisa menjauh dari rasa keadilan.
Ia pun mengutip doa Rasulullah sebagai pengingat moral bagi pejabat publik: pemimpin yang mempersulit rakyat akan dipersulit, sementara yang mempermudah urusan rakyat akan dimudahkan hidupnya.
Dalam konteks tugasnya di Kementerian ATR/BPN, Nusron, merujuk Surah Al-Hasyr ayat 7 tentang pentingnya distribusi kekayaan agar tidak beredar di kalangan tertentu saja.
Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, kata dia, kebijakan pertanahan dan tata ruang diarahkan untuk memperkuat keadilan sosial.
Penataan dan penertiban Hak Guna Usaha, redistribusi tanah, hingga pengendalian tata ruang menjadi instrumen untuk menekan ketimpangan struktural dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Keberlangsungan negara ditentukan oleh keadilan, bukan simbolnya. Inti kepemimpinan adalah memastikan keadilan hadir dalam kebijakan publik,” tandas Nusron.
Nusron, mengajak mahasiswa dan alumni UI memadukan kompetensi profesional dengan integritas moral.
Menurutnya, generasi muda harus memastikan kebijakan publik tidak hanya efektif secara teknokratis, tetapi juga berkeadilan sosial dan berpihak pada rakyat.
Sumber: Kementerian ATR/BPN // Editor: Helen
Nusron Tekankan Sanad Ilmu dan Kepemimpinan Adil
