Jakarta, mediabengkulu.co – Pemerintah menegaskan pemulihan Aceh pascabencana harus menjadi fokus utama semua pihak.
Munculnya narasi provokatif dinilai kontraproduktif dan berpotensi mengganggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang tengah berjalan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta komunikasi publik dikelola secara terarah, faktual, dan bertanggung jawab.
Ia menegaskan masyarakat berhak mendapat informasi utuh dan akurat terkait progres pemulihan Aceh.
Untuk itu, Mendagri menugaskan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) melaporkan perkembangan pemulihan secara rutin melalui posko terintegrasi dengan Media Center Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
“Posko harus menampilkan kegiatan nyata di lapangan dengan progres harian yang jelas dan bisa dipantau masyarakat,” kata Tito Karnavian.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kunci mencegah munculnya opini tidak berdasar serta menjaga situasi tetap kondusif.
Mendagri juga menunjuk Dirjen Bina Adwil Safrizal Zakaria Ali sebagai kontak person utama komunikasi publik Aceh. Safrizal merupakan mantan Penjabat Gubernur Aceh periode 2024–2025.
“Pak Safrizal memahami kondisi Aceh secara menyeluruh. Komunikasi publik akan lebih efektif dan akurat,” ujar Tito.
Pemerintah berharap posko rehabilitasi dan rekonstruksi berfungsi sebagai pusat informasi sekaligus alat pemantauan program pemulihan.
Posko dirancang menyajikan data rinci, terkini, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Informasi yang jelas dan berkelanjutan akan mencegah berkembangnya isu tidak produktif yang bisa mengganggu pemulihan,” tegas Tito.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Safrizal Zakaria Ali menyatakan kesiapan jajarannya mengoptimalkan peran posko sebagai pusat data, koordinasi, dan komunikasi publik.
“Kami siap menjadikan posko sebagai rujukan informasi resmi yang transparan dan akurat,” kata Safrizal.
Ia menegaskan Ditjen Bina Adwil akan terus mengawal Satgas rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.
Melalui sinergi pemerintah pusat, daerah, dan kementerian terkait, percepatan pemulihan diharapkan berjalan optimal.
Pemerintah menargetkan aktivitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan masyarakat Aceh dapat pulih secara bertahap dan berkelanjutan. (**)
Pemulihan Aceh Pascabencana Jadi Prioritas, Pemerintah Ingatkan Bahaya Narasi Provokatif
