Jakarta, mediabengkulu.co – Ketua STIK Lemdiklat Polri, Irjen Pol. Dr. Eko Rudi Sudarto, menegaskan komitmen Polri dalam menjaga demokrasi dan hak asasi manusia di tengah tugas menjaga keamanan.
Hal ini ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam Seminar Pendidikan HAM bagi Aparatur Negara yang digelar Kementerian Hukum dan HAM, Kamis (9/10/2025).
“Polisi bukan hanya alat negara, tapi pelayan masyarakat yang menjaga demokrasi dan menjunjung tinggi HAM,” ujar Irjen Eko Rudi di hadapan peserta seminar.
Dalam paparannya berjudul “Polisi sebagai Guardian of Democracy”, ia menekankan pentingnya transformasi Polri menuju institusi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Transformasi ini, kata Eko, meliputi tiga dimensi: regulasi, operasional, dan kultur organisasi.
Salah satu inovasinya yaitu penerapan Body-Worn Camera, penguatan pengawasan independen, serta pendidikan HAM berkelanjutan bagi seluruh anggota Polri.
“Democratic Policing bukan sekadar jargon. Itu arah gerak Polri yang menghormati hak warga, menjamin keadilan, dan menegakkan hukum secara beradab,” jelasnya.
Seminar ini menjadi wadah dialog ilmiah antara aparatur dari berbagai kementerian dan lembaga, untuk menyinergikan fungsi negara dan penghormatan terhadap HAM dalam sistem demokrasi modern.
Melalui forum ini, STIK Lemdiklat Polri kembali menegaskan perannya sebagai pusat keilmuan dan motor penggerak reformasi kepolisian yang modern, humanis, dan dipercaya publik. (**)
Polisi sebagai Penjaga Demokrasi, STIK Lemdiklat Polri Tegaskan Komitmen Pendidikan HAM
