Bengkulu, mediabengkulu.co – Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menegaskan bahwa setiap rupiah dari APBD harus berdampak langsung bagi rakyat.
Hal ini disampaikan Helmi, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, dengan agenda membahas pertanggungjawaban APBD 2024, Senin (23/6/2025).
“Setiap nilai rupiah harus jelas manfaat dan sasarannya. Harus benar-benar bantu rakyat,” ujar Helmi tegas.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan legislatif agar pengelolaan anggaran berjalan transparan dan akuntabel.
Gubernur mengapresiasi kepada DPRD atas kerja sama dan kolaborasi yang telah terjalin.
“Terima kasih atas kerja sama DPRD. Sinergi ini penting untuk membangun Bengkulu lebih baik,” tambahnya.
Dalam rapat, DPRD juga menyetujui laporan Badan Anggaran terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.
Pendapatan daerah tercatat sebesar Rp3,191 triliun atau 100,27% dari target. Sementara realisasi belanja mencapai Rp3,140 triliun dari pagu Rp3,252 triliun, menyisakan SiLPA sebesar Rp120,3 miliar.
Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto, mendorong pemanfaatan SiLPA untuk program prioritas dalam APBD Perubahan 2025.
Ia juga meminta Pemprov menjaga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan segera menindaklanjuti rekomendasi BPKP.
“Pemprov harus terus perbaiki tata kelola agar lebih akuntabel dan minim temuan,” kata Suharto.
Selain itu, rapat paripurna juga mengumumkan usulan penggantian Wakil Ketua I DPRD, Suprisman, dari partai PAN kepada Teuku Zulkarnain. (hln)
