Jakarta, mediabengkulu.co – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan negara hadir melindungi hak atas tanah masyarakat terdampak bencana.
Penegasan itu disampaikan saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Rapat membahas penanganan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta sejumlah daerah terdampak lainnya.
Nusron menekankan kepastian hak atas tanah menjadi bagian penting dari pemulihan masyarakat.
“Dalam setiap bencana, negara wajib memastikan kepastian status tanah masyarakat. Ini bukan sekadar administrasi, tetapi wujud perlindungan negara terhadap hak rakyat,” ujar Nusron.
Ia menjelaskan, Kementerian ATR/BPN melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah terdampak agar penanganan berjalan cepat dan sesuai hukum.
Menurutnya, tanah terdampak bencana terbagi dua, yakni tanah musnah dan tanah terdampak namun tidak musnah.
“Tanah musnah akan diteliti hingga diterbitkan surat keputusan penetapan tanah musnah. Sementara tanah terdampak namun tidak musnah didorong untuk direkonstruksi atau direklamasi sesuai kondisi lapangan,” jelasnya.
Nusron juga memastikan hak masyarakat tetap terlindungi meski sertipikat tanah hilang atau rusak akibat bencana.
“Negara menjamin hak itu tetap diakui. Sertipikat pengganti akan diterbitkan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Ia menambahkan, tanah yang belum terdaftar justru menjadi momentum untuk mendorong pendaftaran tanah pertama kali agar masuk dalam sistem hukum pertanahan nasional.
“Pemulihan pascabencana harus menyentuh aspek fisik, hukum, dan sosial. Masyarakat harus bangkit dengan kepastian hak atas tanahnya,” kata Nusron.
Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda berharap kepastian hukum atas tanah masyarakat terdampak dapat terwujud secara berkelanjutan.
“Kami berharap dukungan ATR/BPN terus diperkuat agar pemulihan pascabencana berjalan optimal,” ujarnya.
Raker dan RDP tersebut dihadiri jajaran pimpinan Kementerian ATR/BPN serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait. (**)
Menteri ATR/BPN Tegaskan Negara Lindungi Hak Tanah Warga Terdampak Bencana
