Jakarta, mediabengkulu.id – Kementerian ATR/BPN menyosialisasikan hasil Survei Penilaian Integritas 2025 yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Indeks Integritas Nasional ATR/BPN tercatat 71,3.
Angka ini menjadi perhatian serius pimpinan. ATR/BPN mendorong perbaikan kualitas layanan dan tata kelola pertanahan secara menyeluruh.
Indeks 71,3 Jadi Alarm Perbaikan
Tenaga Ahli Menteri Bidang Ekonomi Pertanahan, Dedi Noor Cahyanto, meminta Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) dan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) segera berbenah.
“Hasil SPI dari KPK ini indikator penting untuk melihat situasi layanan dan tata kelola kita. Pak Menteri berharap ada perubahan signifikan. Karena itu, lakukan pembenahan internal secara nyata,” tegas Dedi dalam sosialisasi daring, Rabu (25/2/2026).
Ia menekankan, hasil SPI bukan sekadar angka, tetapi peta risiko integritas yang harus ditindaklanjuti.
ATR/BPN dan KPK Turun ke Daerah
Mulai April 2026, tim ATR/BPN Pusat bersama KPK akan turun ke daerah. Langkah ini memastikan perbaikan berjalan efektif.
Inspektorat Jenderal mengawal proses tersebut sebagai pengawas internal.
“Saya mohon Kakanwil dan Kakantah mempersiapkan diri secara serius,” ujarnya.
Hasil Survei: Internal Terjaga, Ahli Soroti Catatan
Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK, Budhi Rustandi, menjelaskan survei dilakukan dengan penyaringan ketat untuk menjaga validitas data.
Sebanyak 2.758 responden internal, 4.501 responden eksternal, dan 44 responden ahli (eksper) dinyatakan lolos verifikasi.
Hasilnya:
Indeks responden internal: 83,15 (kategori terjaga)
Indeks responden eksternal: 82,4 (kategori terjaga)
Indeks responden ahli: 63,89
Nilai responden ahli memengaruhi skor agregat nasional menjadi 71,3.
“Sudah ada kerja sama ATR/BPN dan KPK, serta langkah perbaikan yang disiapkan. Mudah-mudahan ini meningkatkan persepsi pelayanan ATR/BPN,” kata Budhi.
Peringkat Nasional dan Tantangan Layanan Pertanahan
Secara nasional, posisi integritas ATR/BPN berada di peringkat 384 dari 657 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang disurvei.
Beberapa satuan kerja pusat belum dirilis nilainya karena belum memenuhi ambang batas responden.
Melalui sosialisasi ini, ATR/BPN ingin memperkuat komitmen reformasi birokrasi. Targetnya jelas: pelayanan pertanahan dan tata ruang yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
SPI 2025 menjadi momentum evaluasi. ATR/BPN menegaskan komitmen membangun tata kelola pertanahan yang bersih dan profesional demi meningkatkan kepercayaan publik.
Pewarta: Helen
Kementerian ATR/BPN Sosialisasikan Hasil SPI KPK 2025, Indeks Integritas 71,3
