Jakarta, mediabengkulu.co – Pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu bersama Ketua-Ketua Fraksi mendatangi Kantor Presiden dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), Senin (8/9/2025).
Langkah ini tindak lanjut konkret dari hasil aksi damai mahasiswa, pengemudi ojek online, dan masyarakat Bengkulu yang berlangsung pada 2 September lalu di Kantor DPRD Provinsi.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto, menyampaikan Saat itu, lahir kesepakatan “Parlemen Jalanan” bahwa suara rakyat harus dikawal sampai ke pusat kekuasaan.
“Kami datang bukan hanya membawa dokumen, tapi membawa amanah. Aspirasi dari mahasiswa dan masyarakat Bengkulu sudah kami serahkan langsung ke pemerintah pusat. Ini adalah bentuk kesungguhan kami dalam mengawal suara rakyat,” tegas Suharto.
Tak berhenti di situ, esok hari, Selasa (9/9/2025), rombongan juga dijadwalkan menyambangi DPR RI dengan agenda dan semangat yang sama. Mmemastikan suara Bengkulu didengar, dipertimbangkan, dan ditindaklanjuti.
Dalam kunjungan tersebut, DPRD membawa sembilan tuntutan utama yang merupakan hasil kesepakatan antara mahasiswa, ojek online, dan masyarakat.
Seluruh tuntutan dilampirkan secara resmi dan diserahkan dalam bentuk dokumen serta dokumentasi visual.
DPRD Provinsi Bengkulu berharap, pemerintah pusat dapat merespons dengan serius tuntutan yang dibawa.
Pasalnya, suara tersebut, merupakan hasil musyawarah akar rumput yang disampaikan melalui wakil-wakil rakyatnya. (hln)
