Kepahiang Gelar Musrenbang RKPD 2027, Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Bupati Kepahiang Zurdi Nata membuka Musrenbang RKPD 2027 di Aula Guest House Kepahiang
Bupati Kepahiang Zurdi Nata membuka Musrenbang RKPD 2027 di Aula Guest House Kepahiang, Rabu (11/3/2026). (foto: ist)

Kepahiang, mediabengkulu.id – Pemerintah Kabupaten Kepahiang melalui Bappeda Kabupaten Kepahiang menggelar Musrenbang RKPD 2027 di Aula Guest House Kepahiang, Rabu (11/3/2026).

Tema yang diangkat adalah “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Daya Saing Daerah.”

Acara dibuka langsung oleh Bupati Kepahiang, Zurdi Nata, dan dimoderatori Wakil Bupati Abdul Hafizh.

Hadir pula unsur Forkopimda, kepala OPD, camat, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan forum pemuda dan forum anak.

Dalam sambutannya, Bupati Zurdi, menyoroti isu strategis daerah yang menjadi fokus Musrenbang RKPD 2027, antara lain peningkatan PAD, kualitas SDM, kemandirian pangan dan kesejahteraan petani, kualitas lingkungan hidup, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

“Berdasarkan isu strategis tersebut, kami rancang program prioritas daerah. Fokusnya penguatan perekonomian melalui peningkatan kualitas infrastruktur dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan serta mitigasi bencana,” kata Zurdi.

Ia menekankan, program prioritas harus berbasis kebutuhan masyarakat dan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah.

“Program prioritas harus benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar keinginan. Selain itu, juga harus menyesuaikan dengan efisiensi anggaran yang ada,” ujarnya.

Musrenbang RKPD menjadi forum penting untuk menyelaraskan program pemerintah dengan aspirasi masyarakat.

Usulan pembangunan yang dihimpun dari desa dan kecamatan dibahas, agar bisa ditetapkan sebagai prioritas pembangunan daerah pada 2027.

“Kita berharap Musrenbang ini mampu merumuskan program pembangunan yang efektif, tepat sasaran, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tambah Zurdi.

Forum ini menegaskan komitmen Pemkab Kepahiang untuk membangun daerah secara partisipatif, transparan, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. (hln)