Jakarta, mediabengkulu.co – Kementerian ATR/BPN mendorong percepatan penyelesaian layanan pertanahan.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan seluruh proses kini dimonitor ketat untuk memastikan layanan bersih, cepat, dan memberi kepastian bagi masyarakat.
“Kami ingin internal benar-benar bersih. Organisasi harus sehat agar masyarakat mendapat kepastian waktu, kepastian biaya, dan kepastian apakah urusannya bisa lanjut atau tidak,” tegas Nusron, dalam Rapat Evaluasi Penyelesaian Berkas Layanan Pertanahan di Kantor ATR/BPN, Selasa (18/11/2025).
Nusron menekankan bahwa perbaikan layanan bukan sekadar memenuhi target, tetapi memastikan pemohon mengetahui status berkas mereka.
Ia menyebut adanya progres signifikan dengan penurunan tunggakan hingga 18.000 layanan sejak pertemuan internal dua pekan lalu.
“Menuju 31 Desember tinggal beberapa pekan. Kita butuh percepatan eksponensial agar tidak ada layanan pertanahan yang menggantung,” ujarnya.
Ia meminta seluruh satuan kerja memberikan kepastian kepada pemohon, baik kepastian waktu, biaya, maupun kelayakan berkas untuk diproses.
Nusron juga mengingatkan kesiapan menghadapi pemeriksaan BPK terkait residu PTSL.
Karena program ini menggunakan APBN, ia meminta pengawasan ketat dan pertanggungjawaban yang terukur.
Jika hingga awal 2026 tunggakan belum selesai, Nusron berencana menerbitkan regulasi “first in, first out” agar seluruh berkas diproses sesuai antrean.
Dalam rapat tersebut, Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, serta Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi, menyampaikan paparan teknis.
Rapat dipimpin Sekjen Dalu Agung Darmawan bersama Irjen Pudji Prasetijanto Hadi, dan diikuti pejabat pusat, Kepala Kantor Wilayah BPN, serta 88 Kantor Pertanahan. (**)
Monev Layanan Pertanahan, Menteri Nusron Tekankan Kepastian Layanan untuk Masyarakat
