Bengkulu, mediabengkulu.co – Pemerintah Provinsi Bengkulu kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut.
Penghargaan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara konsisten dan akuntabel.
Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, menyampaikan capaian tersebut saat memberikan penjelasan dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Bengkulu yang digelar di Gedung DPRD, Selasa (27/5/2025).
Agenda utama sidang membahas Nota Penjelasan Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
“Pemprov Bengkulu berhasil mempertahankan predikat WTP sebanyak delapan kali berturut-turut. Capaian ini lahir dari kerja sama lintas sektor dan komitmen untuk mengelola keuangan daerah secara transparan,” ujar Mian di hadapan peserta sidang.
Sejumlah pejabat pemerintahan turut hadir dalam rapat yang mencatat sejarah positif tersebut. Namun, dinamika politik turut mewarnai jalannya sidang paripurna.
Beberapa menit setelah pembukaan, anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Susman Hadi, menyampaikan interupsi.
Ia mempertanyakan anggaran pembangunan untuk Kabupaten Bengkulu Selatan yang menurutnya terlalu kecil.
Karena tidak mendapatkan penjelasan memadai, Susman memilih meninggalkan ruang sidang.
“Saya mempertanyakan alokasi anggaran untuk Bengkulu Selatan yang sangat minim. Jika tidak ada penjelasan, saya memilih walk out,” tegas Susman.
Aksi walk out kemudian diikuti oleh beberapa anggota DPRD lainnya sebelum pembahasan Raperda dimulai.
Meskipun demikian, pimpinan dewan melanjutkan sidang dengan peserta yang masih hadir, dan pemerintah tetap memaparkan capaian serta pertanggungjawaban anggaran.
Sidang paripurna ini menunjukkan dua sisi berbeda dari pemerintahan daerah:
keberhasilan dalam pengelolaan keuangan serta pentingnya membangun komunikasi politik yang efektif, terutama terkait pemerataan pembangunan antarwilayah di Provinsi Bengkulu. (Yola)
