Swasembada Energi Dipercepat, Impor Solar Disetop 2026 dan Avtur 2027

Jakarta, mediabengkulu.co – Pemerintah mempercepat agenda swasembada energi nasional dengan memaksimalkan kilang dalam negeri.

Revitalisasi Kilang Balikpapan melalui program Refinery Development Master Plan menjadi kunci untuk menghentikan impor solar dan avtur.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan pemerintah tidak lagi menerbitkan izin impor solar mulai 2026, termasuk untuk SPBU swasta.

“Mulai tahun ini, saya tidak lagi mengeluarkan izin impor solar. Izin impor solar sudah tidak ada lagi,” tegas Bahlil.

Ia menjelaskan, bila masih terdapat solar impor yang masuk pada awal 2026, pasokan tersebut merupakan sisa kontrak impor tahun 2025.

Pemerintah, kata dia, kini mengandalkan produksi kilang dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional.

“Kementerian ESDM atas perintah Presiden Prabowo Subianto memaksimalkan kilang yang sudah ada. Karena itu, kita tidak lagi membuka impor solar,” ujarnya.

Tak hanya solar, pemerintah juga menargetkan penghentian impor avtur mulai 2027. Ke depan, Indonesia hanya akan mengimpor minyak mentah sebagai bahan baku kilang.

“Insya Allah 2027 kita tidak lagi impor avtur. Kita hanya impor crude,” kata Bahlil.

Menurutnya, kebijakan ini akan menekan ketergantungan impor energi, menghemat devisa, dan memperkuat industri pengolahan migas nasional.

“Jika ini berjalan, tekanan akibat impor energi akan semakin kecil,” ucapnya.

Sebagai penguat kebijakan tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan RDMP Kilang Balikpapan pada Senin (12/1/2026).

Proyek bernilai investasi 7,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp123 triliun itu menjadi salah satu proyek energi terbesar di Indonesia.

Presiden Prabowo menegaskan kemandirian energi merupakan syarat utama bagi kedaulatan bangsa.

“Tidak masuk akal negara ingin merdeka kalau masih bergantung pada energi dari luar. Kebutuhan energi harus kita hasilkan sendiri,” tegas Prabowo.

Pemerintah menilai optimalisasi kilang nasional menjadi fondasi penting untuk memperkuat hilirisasi migas sekaligus mewujudkan kedaulatan energi Indonesia. (**)