TP2DD Bengkulu 2026 Digeber, Sekda Dorong Transaksi Digital

Sekda Bengkulu membuka kegiatan capacity building TP2DD 2026 di Hotel Mercure Bengkulu bersama peserta dari kabupaten kota
Sekda Bengkulu Herwan Antoni membuka kegiatan TP2DD 2026 yang bertujuan mempercepat digitalisasi dan penerapan transaksi non-tunai di daerah. (foto: ist)

Bengkulu, mediabengkulu.id – Pemerintah Provinsi Bengkulu mempercepat transformasi digital daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, resmi membuka Capacity Building TP2DD 2026 di Hotel Mercure Bengkulu, Senin (13/4/2026).

Kegiatan ini fokus pada penguatan evaluasi kinerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Bengkulu.

Agenda ini mengusung tema penguatan laporan menuju “Bengkulu Pacak Digital”.

Hadir perwakilan pemerintah kabupaten/kota, perbankan, dan sejumlah pejabat daerah.

Dorong Sinergi Digitalisasi

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, menegaskan TP2DD menjadi forum penting untuk memperkuat sinergi ekonomi digital daerah.

“Capacity building ini kami harapkan memberi pemahaman baru tentang indikator dan mekanisme penilaian TP2DD,” ujarnya.

Ia mencatat, adopsi transaksi digital di Bengkulu terus naik. Pengguna QRIS mencapai 281.097 orang atau tumbuh 12,4 persen. Volume transaksi naik 27 persen menjadi 243.888 transaksi.

“Ini bukti kepercayaan masyarakat terhadap transaksi non-tunai semakin kuat,” katanya.

Bengkulu Masih Tertinggal

Sekda Herwan Antoni menegaskan digitalisasi harus dipercepat. Ia mengakui posisi Bengkulu masih rendah di level Sumatera.

“Bengkulu masih peringkat ke-9 dari 10 provinsi. Ini harus kita kejar,” tegasnya.

Ia menyebut kendala utama ada pada sumber daya manusia dan kebiasaan manual yang masih kuat di sebagian daerah.

“Banyak aplikasi sudah tersedia, tapi belum dimanfaatkan optimal,” ujarnya.

Menurutnya, beberapa daerah baru menerapkan transaksi non-tunai sekitar 50 persen.

Dorong Transparansi dan PAD

Herwan meminta seluruh transaksi pemerintah beralih ke sistem non-tunai, termasuk perjalanan dinas dan pencairan anggaran.

“Non-tunai lebih aman, transparan, dan meminimalkan risiko penyalahgunaan,” katanya.

Di tengah tekanan fiskal, digitalisasi juga didorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi.

Melalui kegiatan ini, Pemprov Bengkulu berharap daerah semakin siap, koordinasi makin kuat, dan inovasi digital terus berkembang untuk memperbaiki pelayanan publik serta meningkatkan peringkat TP2DD dan TPID ke depan. (mc)