Bengkulu, mediabengkulu.co – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Komisi IV mengunjungi kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bengkulu selaku mitra kerja, Jumat (27/5/2022).
Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu menyorot keberadaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang juga dialokasikan pada dana APBD Provinsi Bengkulu.
Edwar Samsi sebagai Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, mengaku, ada beberapa point penting yang dibahas dalam pertemuan dengan jajaran Dinkes Provinsi.
Terkait program JKN-KIS, yang realisasinya tidak terserap maksimal padahal sudah dialokasikan anggaran sekitar Rp 33,4 miliar bersumber dari APBD Provinsi.
“Program yang sangat dibutuhkan dan ditargetkan menyentuh masyarakat terutama yang tergolong tidak mampu, dalam perjalanannya tidak terserap secara maksimal. Penyebabnya karena kekurangan kepesertaan, yang datanya berdasarkan usulan langsung dari pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu,” kata dia.
Sangat di sayangkan, lanjut Edwar, apalagi kekurangan yang dimaksud mencapai 30 ribu. Apalagi program ini merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk meringankan masyarakat pada sektor kesehatan.
“Kita mendorong agar Dinkes Provinsi dapat berkoordinasi dengan kabupaten/kota, sehingga serapannya nanti dapat maksimal,” katanya.
Sementara Kepala Dinkes Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan, pihaknya segera menindaklanjuti saran dari Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, dengan harapan serapan anggaran untuk JKN-KIS ini bisa maksimal dan menyentuh masyarakat.
“Apa yang menjadi kendala yang kita hadapi dalam realisasinya menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kedepannya,” ungkap Herwan. (Adv)
