Bali, mediabengkulu.id – Pencegahan ekstremisme di kalangan pelajar kian diperkuat. Kolaborasi lintas sektor jadi kunci.
Hal itu ditegaskan dalam Talkshow Segitiga Ekosistem Perlindungan Anak di Lingkungan Sekolah, di Gedung Presisi Polda Bali, Jumat (24/4/2026).
Kegiatan ini mempertemukan aparat, pemerintah, sekolah, dan lembaga perlindungan anak.
Polda Bali, Densus 88 AT Polri, Disdikpora Bali, KPAD Bali, dan Kanwil Kemenag Bali bersinergi membangun sistem perlindungan yang terintegrasi.
Wakapolda Bali, Brigjen Pol. I Made Astawa, menilai penanganan selama ini masih terpisah.
“Upaya yang ada masih parsial dan belum terintegrasi. Kita butuh sinergi kuat, bahkan satgas nasional agar penanganan terpadu,” ujarnya.
Ia menegaskan, isu ini bukan lagi sekadar sosial.
“Perlindungan anak kini menjadi isu keamanan nasional. Ancamannya kompleks dan sering tak terlihat,” katanya.
Di era digital, risiko makin besar. Anak muda rentan terpapar informasi tanpa filter.
“Mereka hidup di ruang digital, tapi juga terjebak *echo chamber* dan rendahnya literasi digital,” jelasnya.
Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menekankan peran keluarga.
“Perlindungan anak harus dimulai dari rumah. Ini investasi pembangunan SDM Indonesia,” ujarnya.
Gubernur Bali, Wayan Koster, menyoroti pentingnya nilai lokal.
“Tri Hita Karana harus diperkuat. Ini benteng membangun generasi toleran,” katanya.
Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya, menegaskan pendekatan kolaboratif.
“Pencegahan tidak bisa sendiri. Harus melibatkan semua pihak, dari keluarga hingga masyarakat,” ujarnya.
Densus 88 AT Polri mengungkap pola baru penyebaran ekstremisme. Ruang digital jadi sasaran utama remaja.
Deteksi dini dinilai krusial untuk mencegah paparan sejak awal.
Ketua KPAD Bali Ni Luh Gede Yastini menegaskan anak yang terpapar adalah korban.
“Mereka butuh perlindungan khusus. Pendekatannya harus mengutamakan kepentingan terbaik anak,” katanya.
Disdikpora Bali menekankan pendidikan karakter sebagai benteng utama.
“Karakter kuat membangun ketahanan mental, moral, dan intelektual siswa,” ujar perwakilan Disdikpora.
Acara ditutup dengan deklarasi anti intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Siswa, guru, dan orang tua ikut terlibat.
Pendekatan segitiga—keluarga, sekolah, masyarakat—diharapkan memperkuat ketahanan sosial.
Targetnya jelas: lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari ideologi kekerasan. (**)
Bali Perkuat Perlindungan Anak dari Ekstremisme di Sekolah
